Pemberdayaan Perempuan Jadi Pilar Penting Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada isu perempuan sebagai bagian penting dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut tercermin dalam Asta Cita dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sejumlah target pemberdayaan perempuan juga diperkuat melalui pembentukan Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini menjadi wadah untuk meningkatkan partisipasi serta memperluas peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Analis Utama Maha Data dan Gender LAB 45, Ayu Gendis Wardani, menjelaskan pemberdayaan perempuan selama beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan yang konsisten. Hal itu terlihat dari pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

“IKG dan GII digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah mengukur pemberdayaan perempuan, lalu membandingkannya dengan capaian negara lain, baik di ASEAN maupun negara-negara Nordik,” kata Ayu.

Menurut Ayu, semakin mendekati skor 0, maka tingkat ketimpangan gender semakin rendah. Tren tersebut, katanya, sudah terlihat sejak era reformasi, terutama pada 1999 ketika terjadi perubahan besar dalam sistem politik nasional.

Analis LAB 45 lainnya, Aldy Pahala Rizky, juga menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia menunjukkan tren positif sejak 1945. Ia menilai langkah pemerintah saat ini penting untuk dilanjutkan melalui RPJMN 2026 dan implementasi RBI.

“Gerakan perempuan akan selalu hadir untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang responsif gender. Selain itu, gerakan ini juga akan mengkritisi kebijakan yang belum sejalan dengan cita-cita perempuan bangsa,” kata Aldy.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memperkuat kemitraan strategis dengan gerakan perempuan dan komunitas lokal. Upaya tersebut juga harus disertai dengan peningkatan representasi perempuan di ranah politik.

Aldy menyoroti indikator internasional seperti Exclusion by Gender Index dari V-Dem yang mengukur aksesibilitas perempuan terhadap kebijakan negara.

Dengan langkah tersebut, peran perempuan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan, tetapi juga pilar utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.