Pembangunan PLTS di Lahan Bekas Tambang Terkendala Jaringan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di lahan bekas tambang masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyebut kendala utama terletak pada lokasi tambang yang umumnya jauh dari jaringan listrik nasional.

“Kalau untuk dijual listriknya ke PLN itu memang saya belum mendengar apakah mereka sudah bisa manfaatkan. Karena rata-rata kan jauh dari pusat-pusat bebannya,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar Bidang Riset dan Teknologi AESI, Arya Rezavidi, di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Menurut dia, PLTS yang dibangun di area bekas tambang saat ini sebagian besar hanya digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan. Belum ada aliran listrik dari proyek-proyek tersebut yang masuk ke sistem kelistrikan nasional.

Padahal, pemanfaatan lahan eks tambang bisa menjadi solusi untuk menekan biaya investasi. Harga tanah di wilayah padat penduduk seperti Jawa terbilang tinggi dan menyulitkan pengembangan PLTS skala besar. Sebaliknya, lahan bekas tambang cenderung lebih murah dan umumnya hanya perlu disewa.

Tantangannya adalah perusahaan tambang tidak memiliki izin sebagai penyedia listrik. Karena itu, Arya mendorong munculnya model kerja sama antara perusahaan tambang dan penyedia listrik swasta atau independent power producer (IPP).

“Apakah nanti misalnya ada IPP yang kerja sama dengan perusahaan tambang ini memanfaatkan lahan-lahan ini. Ya apakah dengan menyewa atau perusahaan tambang itu sendiri menjadi IPP,” katanya.

Arya menyebut skema ini bisa membuka peluang bagi perusahaan tambang untuk ikut terlibat dalam transisi energi. Jika perusahaan tambang bersedia menjadi IPP, maka mereka dapat langsung menjual listrik ke PLN dengan skema resmi.

Dalam laporan terbaru Global Energy Monitor (GEM) berjudul “Bright Side of the Mine: Solar’s Opportunity to Reclaim Coal’s Footprint”, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam potensi PLTS di lahan bekas tambang batu bara. Kapasitas teknisnya mencapai 59,45 gigawatt (GW).

Namun sejauh ini, pemerintah baru merencanakan pembangunan sebesar 600 megawatt atau kurang dari satu persen dari total potensi yang ada.

sumber : Antara