Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri 12 Tahun Lalu Mirip Kasus Bupati Pati. Bagaimana Kisahnya?

BUPATI Pati Sudewo menghadapi tuntutan pemakzulan setelah diprotes warganya karena sejumlah kebijakan yang memberatkan masyarakat. Saat masyarakat Pati menggelar demonstrasi besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus atau Pansus Pemakzulan untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Sudewo.

Rencana pemakzulan politikus Partai Gerindra itu bukan yang pertama kali terjadi terhadap kepala daerah di Indonesia. Dua belas tahun lalu, mantan bupati Garut Aceng Fikri sempat dimakzulkan dari posisinya. Aceng ketika itu diprotes warga karena menikahi anak di bawah umur.

Guru Besar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menyebut kasus pemakzulan Aceng memiliki kemiripan dengan perkara Sudewo di Pati. Sebab, keduanya sama-sama dimulai dari tuntutan warga. "Sama seperti di Pati, waktu itu dimulai dari tuntutan warga juga. Ada krisis kepercayaan yang luas," kata Djohan ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Selain itu, Djohan berujar kemiripan lainnya adalah Aceng dan Sudewo sama-sama berasal dari partai yang sama dengan presiden. Aceng dan presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sama-sama berasal dari Partai Demokrat. Sementara Sudewo adalah kader Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua umum.

"Bupati Aceng di Garut dulu dimakzulkan saat kekuasaannya sedang berjalan, di zaman SBY," tutur Djohan. "Dia orang Demokrat seperti SBY, tapi SBY tidak campur tangan."

Meski memiliki kemiripan dengan wacana pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Aceng Fikri diberhentikan dengan alasan yang berbeda. Lantas, bagaimana kilas balik pemakzulan mantan bupati Garut Aceng Fikri?

Perkara pemakzulan Aceng Fikri bermula ketika sang bupati dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan. Aceng dituduh telah melakukan pelecehan terhadap perempuan di bawah umur. 

Ketua Bidang Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut ketika itu, Nitta Wijaya, menyebut bentuk pelecehan yang dilakukan Aceng adalah menikahi anak di bawah umur berinisial FO, 18 tahun. Perempuan yang baru keluar sekolah menengah atas itu dinikahi secara siri.

Namun, setelah menjalani pernikahan selama empat hari, FO diceraikan. "Kami saat ini sedang melakukan pendampingan kepada korban," kata Nitta pada 22 November 2012.

Pernikahan di bawah tangan itu dilakukan pada 14 Juli 2012 dan berakhir 17 Juli. Perceraian itu dilakukan Aceng melalui pesan singkat. "Alasan jatuh talaknya, kata Bupati, karena korban sudah tidak perawan lagi," ujar Nitta.

Perbuatan Aceng itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Bupati juga dianggap melanggar UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Sebab, Aceng menjanjikan memberangkatkan umroh kepada korban sebelum pernikahan. Namun, janji itu tidak ditepati.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami depresi yang cukup berat. Bahkan, selama beberapa hari, korban enggan ditemui dan lebih memilih untuk mengurung diri di dalam kamar. "Korban mengalami kekerasan verbal," ujar Nitta.

Pernikahan Bupati Aceng Fikri ini sebelumya pernah menggemparkan warga Garut. Foto pernikahan Aceng dengan FO sempat beredar di jejaring sosial dan pengguna Blackberry melalui Blackberry Messenger. 

Warga Garut juga menggelar beberapa kali demonstrasi untuk menuntut Aceng Fikri mundur. Masyarakat Garut hingga para mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Mahasiswa Garut melakukan unjuk rasa selama beberapa hari pada Desember 2012.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut lalu mengusulkan pemakzulan Aceng Fikri karena telah menikah siri dengan gadis di bawah umur. Aceng dianggap melanggar sumpah jabatan sebagai kepala daerah, salah satunya karena melanggar UU Perkawinan. DPRD kemudian membentuk panitia khusus atau Pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan orang nomor satu di Garut tersebut.

Pada 21 Desember 2012, DPRD Garut menggelar rapat paripurna pemakzulan Aceng. Agendanya mendengarkan pandangan fraksi terhadap hasil penyelidikan pansus skandal Bupati Aceng. Hasil penelusuran panitia khusus DPRD telah dengan tegas menyatakan bahwa Aceng melanggar sejumlah undang-undang. 

Aceng terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, karena menikah siri dengan FO tanpa terdaftar di Kantor Urusan Agama dan tanpa izin istri pertama. Perbuatan Aceng juga melanggar etika dan sumpah janji jabatan sebagai kepala daerah seperti yang tertuang dalam pasal 27 dan 110U ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil rapat paripurna itu kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan pembuktian. Aceng sempat melakukan perlawanan dan meminta MA untuk tidak mengabulkan keputusan DPRD.

MA kemudian mengabulkan permohonan DPRD Garut untuk memberhentikan Aceng Fikri. "Pertimbangan majelis mengapa mengabulkan permohonan, karena posisi termohon dalam jabatan sebagai bupati Garut tidak dapat dipisahkan atau didikotomikan pribadi dan jabatannya," kata Kepala Biro Humas MA ketika itu, Ridwan Mansyur, di pada Rabu, 23 Januari 2013. 

Dengan tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama atau nikah siri, Aceng dianggap MA tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Itu kira-kira pertimbangan inti dari sekian banyak pertimbangan," kata Ridwan.