Muhadjir Soal Katering BPKH Limited Kacau: Harusnya Distribusi By Name

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendi, katering jemaah haji usai Armuzna yang tak layak. Katering ini diketahui berlebel BPKH Limited.

Muhadjir yang juga anggota Amirul Hajj mengatakan, ada masalah distribusi yang harusnya diperbaiki ke depan. Seharusnya, makanan untuk jemaah didistribusikan sesuai nama jemaah.

"Kemarin banyak yang tidak kebagian karena distribusinya per kelompok, bukan by name. Mestinya ada label nama supaya saat dikirim ke hotel, jemaah tahu ini untuk siapa," jelas Muhadjir di Jeddah, Arab Saudi, dikutip Kamis (12/6).

Kondisi makanan jemaah haji, lauk hanya setengah porsi tidak sesuai standar. Foto: Dok. Istimewa

Makanan siap saji dari BPKH Limited ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan konsumsi jemaah pada masa pra dan pasca-Armuzna, terutama saat mobilitas jemaah cukup tinggi.

“Saya kira program ini sudah sangat baik, tinggal ditingkatkan lagi di sisi manajemen distribusi. Saya berharap ke depan bisa diperbaiki agar lebih presisi dan tidak menimbulkan masalah di lapangan," ujar Muhadjir.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, sempat meninjau langsung dapur-dapur yang melayani katering jemaah. Secara umum, kondisi dapur sudah baik.

"Tempat pemrosesan makanannya sangat bagus, higienis, dan standarnya juga tinggi. Dari sisi pengelolaannya saya kira sangat baik," ujar Muhadjir.

"Jadi sangat penting distribusinya benar-benar tertib agar jemaah yang membutuhkan benar-benar menerima haknya," ucap dia.

Katering Tak Layak

Kondisi makanan jemaah haji, lauk hanya setengah porsi tidak sesuai standar. Foto: Dok. Istimewa

Timwas Haji DPR menemukan adanya katering jemaah haji pasca-Armuzna yang tidak layak. Bahkan, ada banyak jemaah yang terlambat menerima katering. Lebih parah lagi, katering tidak datang.

Usut punya usut, katering ini disiapkan oleh BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH Limited diketahui mengelola 15 dapur untuk melayani jemaah haji.

Sayangnya, ada 2 dapur yang gagal produksi. Tapi dampaknya cukup luas. Dari 20 ribu paket makanan untuk jemaah haji, hanya 10 ribu yang bisa didistribusikan dengan baik.

"Yang makanan ini, saya lihat BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur. Namun dari 15 dapur ini, ada dua dapur yang gagal mengirim. Sehingga, dari target 20.000 paket makanan, hanya 10.000 yang berhasil diproduksi," ungkap anggota Timwas Haji DPR, Satori di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6).

Anggota Timwas Haji lainnya, Abdul Fikri Faqih, memberi ultimatum kepada BPKH Limited untuk bekerja secara profesional. Pelayanan haji tidak bisa dijadikan ajang coba-coba.

“Pasca-Armuzna, jemaah kita yang sudah lelah justru menghadapi masalah baru: Makanan tidak datang tepat waktu, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali. Yang diterima pun dalam kondisi sangat minimalis,” ungkap Abdul Fikri di Arab Saudi, dikutip Kamis (12/6).

“Kita berharap BPKH benar-benar memperbaiki diri. Mengurus jemaah haji itu harus profesional, tidak bisa coba-coba. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pokok setelah ibadah puncak,” tegasnya.