KPK Sita Aset Tersangka Pemerasan Kemnaker: Ruko hingga Sawah, Total Rp 4,9 M

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

KPK menyita sejumlah aset para tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (9/7).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa aset tersebut terdiri dari ruko, rumah, tanah, hingga sawah. Total aset itu senilai Rp 4,9 miliar.

"Pada Rabu (9/7), turut disita aset dari para tersangka pada perkara dugaan pemerasan di Kemnaker," kata Budi kepada wartawan, Kamis (10/7).

Berikut rincian aset yang disita oleh KPK dalam kasus tersebut:

• 2 unit ruko di Jakarta senilai kurang lebih Rp 1,2 miliar.

• 1 unit rumah di Jakarta Selatan senilai kurang lebih Rp 2,5 miliar dan 1 unit rumah di Depok senilai Rp 200 juta.

• 1 bidang sawah di Cianjur senilai Rp 200 juta.

• 2 bidang tanah kosong di Bekasi senilai Rp 800 juta.

Selain itu, kata Budi, KPK juga memeriksa tiga orang sebagai saksi dalam perkara tersebut. Mereka adalah:

• Direktur PPTKA tahun 2024–2025, Devi Angraeni.

• Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021–2025, Gatot Widiartono.

• Petugas Hotline RPTKA 2019–2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024–2025, Putri Citra Wahyoe.

"Materi pemeriksaan terkait dengan aset yang dibeli pada kurun waktu tahun 2019–sekarang," ungkap Budi.

Adapun dalam kasus dugaan pemerasan ini, KPK telah menjerat sebanyak delapan orang sebagai tersangka. Mereka yakni:

• Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020–2023, Suhartono.

• Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019–2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024–2025, Haryanto.

• Direktur PPTKA tahun 2017–2019, Wisnu Pramono.

• Direktur PPTKA tahun 2024–2025, Devi Angraeni.

• Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021–2025, Gatot Widiartono.

• Petugas Hotline RPTKA 2019–2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024–2025, Putri Citra Wahyoe.

• Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024–2025, Jamal Shodiqin.

• Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018–2025, Alfa Eshad.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap delapan orang tersangka itu. Pencegahan tersebut mulai dilakukan sejak Rabu (4/6) dan berlaku selama enam bulan ke depan.

Dalam kasusnya, para tersangka itu diduga meminta sejumlah uang kepada para agen penyalur calon TKA. Permintaan uang itu agar izin kerja calon TKA bisa diterbitkan.

Total, dari 2019, para tersangka telah meraup uang hingga Rp 53,7 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka dan juga dibagi-bagikan kepada sejumlah pegawai di Kemnaker.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Belum ada keterangan dari para tersangka mengenai kasus yang menjerat mereka tersebut.