Ketika Desa Mengandalkan Investasi Asing, Peluang atau Tantangan?

Ita Wahyuni

Politik | 2025-08-04 17:24:41

Ketika Desa Mengandalkan Investasi Asing, Peluang atau Tantangan?Oleh: Ita Wahyuni, S.Pd.I.(Pemerhati Masalah Sosial)
Pemerintah Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tengah mempersiapkan wilayahnya sebagai bagian dari rencana investasi skala besar oleh investor asal Malaysia. Rencana investasi ini mencakup empat desa, yakni Loa Raya, Loa Pari, Loa Ulung, dan Tanjung Batu, dengan fokus pengembangan di sektor perkebunan, industri, pariwisata, dan perumahan (Tribunnews.com, 15/07/2025).

Kepala Desa Loa Raya, Martin, mengungkapkan investor utama berasal dari grup usaha Malaysia yang dipimpin oleh Dato Tan Sri, pemilik saham terbesar di perusahaan MKH. Melalui PT Megah Utama Mandiri (MUM), investor akan fokus mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan, terutama untuk komoditas unggulan seperti durian, singkong dan pisang.

Dalam peta pengembangan, Desa Loa Raya akan difokuskan untuk budidaya durian, singkong, dan pisang. Desa Loa Pari diarahkan menjadi kawasan agrowisata dan perkebunan, Loa Ulung untuk hunian dan lahan tanam, sedangkan Tanjung Batu menjadi pusat industri dan pengolahan hasil pertanian. Martin juga mengatakan, saat ini seluruh desa sudah dibagi ke dalam blok-blok fungsi, dan tim akan segera turun melakukan survei kesesuaian lahan.

Ancaman Nyata

Rencana investasi dari Malaysia tentu saja disambut baik oleh empat desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Investasi ini diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan dan perekonomian di wilayah tersebut. Namun, meskipun membawa peluang yang besar langkah pelibatan investor asing dalam pengembangan desa tidaklah tepat. Hal demikian justru semakin menunjukkan lemahnya pengurusan negara dalam pembangunan desa. Nasib perekenomian di negeri inipun masih ditentukan oleh kekuatan asing.

Padahal patut disadari, hadirnya investor asing dalam menggerakkan roda perekonomian, apalagi berkaitan dengan bidang yang strategis seperti perkebunan justru sangat membahayakan. Meskipun diklaim Investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa, tapi itu hanyalah harapan palsu.

Kenyataannya, investasi kerap menghilangkan mata pencarian rakyat. Banyak dari mereka harus kehilangan lahan sekaligus mata pencariannya. Kalau pun ada yang bekerja sekedar menjadi buruh kasar teknis, sedangkan kendali atas pengelolaan lahan perkebunan, pariwisata, dan perumahan tetaplah berada di tangan pemilik modal.

Hal tersebut wajar, karena investasi asing ala kapitalisme pastinya akan menuntut imbalan yang menguntungkan. Sayangnya, keuntungan bukan berpihak pada rakyat. Terlebih, kerja sama ini melibatkan koperasi desa atau BUMDes dengan sistem bagi hasilnya 25 persen untuk masyarakat dan 75 persen untuk investor. Selain itu, infrastruktur berupa pelabuhan juga akan dimiliki investor dan dikelola sesuai kepentingan mereka. Maka, sangat nampak siapa yang diuntungkan.

Inilah kerugian juga ancaman nyata di balik investasi asing. Bukan hanya mengambil keuntungan, intervensi asing akan menguatkan penjajahan gaya baru dan mampu melemahkan kedaulatan negara hingga desa. Para pemilik modal akan mudah mendikte kebijakan negara untuk melayani kepentingan bisnis mereka.
Oleh karena itu, seharusnya sektor strategis seperti perkebunan, pariwisata, dan perumahan dikelola sendiri oleh negara dan rakyat. Bukan diserahkan kepada investor asing. Namun, negara dalam sistem kapitalisme tak lagi berfungsi sebagai pengurus rakyat, melainkan sebagai pelayan bagi korporasi ataupun asing. Akhirnya, investasi asing menjadi solusi tanpa memperdulikan berbagai kerusakan yang ditimbulkan. Jika sudah bergantung pada asing, maka impian swasembada dan kemandirian pangan di Kukar akan sulit diwujudkan.

Pandangan Islam

Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam seluruh urusan, termasuk urusan pembangunan perekenomian kota hingga desa. Tidak boleh ada campur tangan swasta apalagi asing dalam memutuskan arah pembangunannya. Begitupun dalam pengurusan pangan, tanggung jawab itu juga berada di pundak negara dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, apalagi korporasi. Untuk itu, negara wajib mengoptimalkan seluruh aspek yang dimiliki, mulai dari ketersediaan bibit, bahan baku, lahan pertanian, petani yang kompeten, teknologi, peralatan, pengawasan, hingga distribusi yang adil dan merata.
Adapun terkait investasi asing, maka negara Islam memperbolehkannya dengan syarat yang sangat ketat.

Pertama, investasi asing tidak boleh menjadi sarana terciptanya penjajahan ekonomi dan monopoli ekonomi. Negara harus memastikan bahwa investasi asing tidak mengarah pada eksploitasi sumber daya dan hilangnya kendali atas sektor-sektor penting.

Kedua, investasi asing tidak boleh masuk dalam pengelolaan sumber daya alam milik umum, kategori kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup orang banyak. Jika hal ini terjadi maka apa yang menjadi hajat hidup orang banyak berada pada pertimbangan untung rugi bukan pada orientasi memberikan pelayanan yang terbaik.

Ketiga, investasi asing tidak boleh ada riba, baik dengan bunga atau kontrak-kontrak yang bertentangan dengan syariat Islam. Bunga riba telah nyata menimbulkan jebakan utang yang sangat merugikan bahkan mengancam kedaulatan negara.

Demikianlah seharusnya kebijakan negara terhadap investasi asing, yaitu bersikap waspada dan taat syariat. Bukan merasa bangga terhadap derasnya investasi asing, padahal hakikatnya terjajah dan terbukti nyata tidak mampu menyejahterakan rakyat. Karenanya, penerapan syariat Islam dalam bingkai negara adalah kebutuhan mendesak. Sehingga negara Islam akan memiliki posisi mandiri yang tidak akan bergantung pada investasi asing. Wallahu a’lam bish shawab