
SMA Negeri 1 Bandung (Smansa), Jawa Barat, mengalami kekurangan kursi dan meja pada hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kini kursi dan meja itu telah digantikan dengan yang baru.
Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah siswa setiap kelasnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Kepgub bernomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat.

Dalam keputusan gubernur tersebut dijelaskan bahwa akan ada penambahan jumlah murid dalam satu kelasnya menjadi 50 orang. Penambahan jumlah murid itu disesuaikan dengan luas ruang kelas yang akan digunakan.
“Untuk keterbatasan kursi bisa dilihat nanti setelah wawancara, kursi itu sudah dikirim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sudah dipenuhi semua, jadi siswa kursinya sudah sama semua, tidak beda seperti yang hari kemarin,” kata Kesiswaan SMAN 1 Bandung Lies Retmana, Selasa (15/7).
Pada tahun 2024, jumlah murid yang diterima di SMAN 1 Bandung sebanyak 396 siswa. Sementara tahun 2025, jumlah murid yang diterima bertambah menjadi 485 siswa. Berdampak pada jumlah siswa setiap kelasnya yang meningkat jadi 44 orang.
MPLS Tetap Berjalan Lancar

Lies mengatakan, walaupun sempat mengalami kekurangan kursi dan meja, pelaksanaan MPLS tetap berjalan lancar. Para murid juga tidak mengeluhkan keterbatasan sarana dan prasarana karena kebanyakan acara dilaksanakan di aula.
“Kemarin kita juga menyediakan kursinya yang Chitose kan, kemudian anak-anak itu lebih banyak berkegiatan di aula. Jadi ya tidak ada keluhan sih sejauh ini, karena memang mereka duduk di kelasnya hanya di awal dan di akhir saja. Awal MPLS dan akhir MPLS gitu,” jelasnya.
Turut Libatkan TNI dan Polri dalam Materi MPLS

Dalam pelaksanaan MPLS, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar meminta kepada seluruh sekolah untuk melibatkan TNI dan Polri.
Lies mengaku, keterlibatan TNI dan Polri untuk memberikan materi di sekolah bukanlah hal yang baru. Biasanya setiap MPLS, SMAN 1 Bandung mengundang BNN (Badan Narkotika Nasional) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menyampaikan pembekalan kepada siswa.
“Sudah terbiasa ya kami kalau mengundang TNI dan Polri untuk menyampaikan materi di SMA 1. Dan kami memang selalu untuk materi-materi tertentu itu selalu melibatkan dari pihak eksternal TNI, Polri, bahkan kita dari BNN, dari OJK itu selalu ada seperti itu,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, tujuan keterlibatan TNI dan Polri di MPLS untuk melakukan pencegahan dini terhadap perilaku menyimpang remaja.
“Baris berbaris, sikap sempurna, pendidikan kedisiplinan yang punya kan TNI-Polri dan kemudian juga ketertiban lalu lintas itu. Makanya TNI-Polri dilibatkan untuk melakukan pencegahan dini terhadap berbagai perilaku menyimpang yang dialami oleh anak-anak sekolah. Nanti polisi punya catatan di setiap sekolah," kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (14/7).
Menurutnya, masalah yang seringkali dialami anak sekolah ialah pelanggaran lalu lintas. Rata-rata anggota geng motor saat ini didominasi oleh remaja, sehingga dibutuhkan adanya pembinaan.
"Anak sekarang itu problemnya adalah di berlalu-lintas. Geng motor itu kan rata-rata anak anak remaja dan itu harus kita mulai pembinaan dari sekolah,” ucap Dedi.