Jawaban Istana soal Jaminan Warga Gaza Kembali ke Palestina jika Dievakuasi

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal kekhawatiran warga Gaza tidak bisa kembali ke tanah mereka apabila dievakuasi ke Indonesia.

“Ya belum. Ke sini saja belum sudah khawatir enggak bisa balik, bagaimana,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Agustus 2025.

Prasetyo dikonfirmasi bagaimana jaminan warga Gaza itu bisa kembali ke Tanah Air mereka.

Menurut Prasetyo, pemilihan Pulau Galang sebagai tempat perawatan belum final. Pulau Galang menjadi alternatif karena memiliki fasilitas kesehatan.

Prasetyo mengatakan pemerintah perlu melihat kembali kondisi pulau yang pernah menjadi tempat perawatan pasien Covid-19.  “Tapi kan juga harus kita lihat bahwa kondisi pulau galang hari ini kan juga tidak lagi seperti 2-3 tahun yang lalu,” kata dia. “Jangan sampai kemudian semangat kita itu misalnya nanti akan menimbulkan masalah lain. Kita sangat berhati-hati.”

Rencana pemerintah mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia kembali mencuat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menyiapkan Pulau Galang di Provinsi Kepulauan Riau untuk evakuasi sementara 2.000 warga Gaza, Palestina.

Hasan menegaskan evakuasi itu bukan relokasi, melainkan upaya pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan dan kemanusiaan. Ia mengatakan Pulau Galang dipilih karena terpisah dari permukiman warga.

“Karena di sana dulu pernah menjadi tempat pengungsian, tapi juga pernah untuk pusat penanganan Covid waktu itu di sana. Jadi, sebenarnya kalau dalam sisi keamanan dan kenyamanan warga itu bisa manageable, sangat manageable kalau di sana,” kata Hasan saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Agustus 2025.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik rencana tersebut. Ia mengatakan rencana membawa keluar warga Gaza merupakan keinginan Amerika Serikat dan Israel sejak dulu.

Menurut dia, kendati pemerintah Indonesia menyebut warga Gaza yang telah diobati di Pulau Galang akan dikembalikan ke Palestina, tapi persoalannya tidak sesederhana itu. "Pertanyaannya, apakah Israel dan Amerika Serikat akan bersedia menerima kedatangan kembali warga Gaza?" kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, pada Senin, 11 Agustus 2025.

Ia berpendapat cara Indonesia mengevakuasi warga Gaza berpotensi melahirkan masalah lain di kemudian hari. Misalnya, tidak ada jaminan warga Gaza yang telah diobati bersedia kembali ke Palestina akibat konflik di sana yang masih berkecamuk.

Anwar menilai pemerintah Indonesia akan lebih baik memberikan pengobatan secara langsung di Gaza atau di wilayah perbatasan yang tak jauh dari Palestina. "Saya rasa, mereka juga akan setuju karena masih dirawat di samping saudara, keluarga, dan tanah airnya," kata Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah ini.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Soleh, mengatakan secara prinsip fraksinya mendukung misi kemanusiaan pemerintah Indonesia kepada warga Palestina tersebut. Namun, kata dia, rencana mengevakuasi warga Gaza ke Pulau Galang akan menimbulkan kesan yang berbeda. Sebab, Israel sejak lama menginginkan warga Palestina hengkang dari Jalur Gaza.

"Kalau konteksnya Indonesia mengevakuasi warga Gaza keluar dari negaranya, itu sama saja Indonesia menyetujui keinginan Israel untuk mengakuisisi seluruh wilayah Palestina," kata Oleh, pada Senin, 11 Agustus 2025.

Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin juga mengingatkan pemerintah. Ia mengatakan tujuan misi kemanusiaan itu tidak boleh terjebak dengan keinginan Israel dan Amerika Serikat. 

"Lebih baik pengobatan dilakukan langsung di Gaza atau meminta bantuan pemberian tempat di wilayah negara tetangga Palestina. Itu lebih relevan dan tak mengharuskan warga Gaza keluar dari tanah airnya," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, 9 Agustus 2025.

Hasanuddin juga mengatakan proses evakuasi bergantung atas izin Israel karena Gaza saat ini masih berada dalam situasi konflik dan blokade militer Israel. Apalagi, kata Hasanuddin, Israel hanya akan memberikan akses apabila warga Palestina tidak dikembalikan lagi ke Gaza. 

“Israel dan sekutunya punya kepentingan agar warga Palestina meninggalkan wilayah sengketa. Ini harus dicermati agar kita tidak terjebak pada skenario seperti itu,” ujar Hasanuddin.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta pemerintah untuk menjelaskan skema evakuasi warga Gaza ke Indonesia, termasuk skema pemulangan kembali ke tanah Palestina. Dave memandang rencana pemerintah untuk mengevakuasi dan memberikan pengobatan kepada warga Gaza sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Ia mengatakan langkah ini konsisten dengan posisi politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

Namun legislator Fraksi Golkar ini mengatakan langkah ini bisa ditafsirkan sejalan dengan agenda pengusiran paksa oleh Israel. Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri telah menjelaskan inisiatif ini bukan relokasi permanen, melainkan bantuan pengobatan bagi korban luka, anak-anak, dan warga sipil yang terdampak agresi. 

Dave menegaskan Komisi I DPR akan memastikan setiap langkah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, koordinasi diplomatik yang kuat, dan tidak bertentangan dengan semangat perjuangan kemerdekaan Palestina. “Kami juga akan meminta pemerintah menjelaskan skema pemulangan warga Gaza pasca pengobatan, termasuk bagaimana menjamin akses kembali ke tanah mereka, mengingat kontrol wilayah Gaza saat ini berada di tangan Israel dan adanya risiko penolakan,” kata Dave kepada Tempo, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Presiden Prabowo Subianto pertama kali mengumumkan rencana evakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia pada pada 9 April lalu. Saat itu ia hendak tur kenegaraan ke Timur Tengah untuk meminta restu negara-negara Arab mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

Rencana ini disampaikan beberapa hari setelah media Israel melaporkan bahwa ada beberapa negara siap menampung mereka. Media Israel, Times of Israel, pada 5 April lalu melaporkan pemerintah Israel telah menghubungi sejumlah negara untuk menampung warga Gaza. Pejabat senior Israel itu mengatakan Israel telah membahas relokasi permanen warga Gaza dengan Presiden AS Donald Trump. Ia mengungkapkan sejumlah negara tertarik menampung warga Gaza. 

Saat dikonfirmasi soal laporan media Israel tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembicaraan itu tidak terkait dengan Indonesia. “Itu antara Israel sama United States ya,” kata Subiono, 7 Agustus 2025.