Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi, Apa Kata BGN?

SEJUMLAH 196 orang merasakan gejala keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis atau MBG yang didistribusikan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mitra Mandiri Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin, 11 Agustus 2025. Informasi yang dihimpun Tempo pada Selasa, 12 Agustus 2025, kasus dugaan keracunan MBG itu dialami sejumlah siswa dan guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Gemolong dan SMP Negeri (SMPN) 3 Gemolong, Kabupaten Sragen.

Kepala Puskesmas Gemolong Agus Pranoto Budi mengkonfirmasi kejadian itu. “Data sementara, 196 orang yang mengalami gejala keracunan. Ada murid, guru, karyawan, atau keluarga yang memakan makanan yang dibawa pulang,” kata Agus.

Agus mengatakan korban mengalami gejala di antaranya mual, pusing, dan diare. Gejala itu diduga muncul setelah menyantap menu MBG yang didistribusikan oleh Dapur SPPG Mitra Mandiri Gemolong pada 11 Agustus 2025.

Setelah mendapat laporan kejadian itu, tim dari Puskesmas Gemolong langsung mendatangi korban untuk pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, korban berangsur membaik dan pulih. “Kami sudah mendatangi korban dan pemulihan mereka cukup baik. Tidak ada yang memerlukan rawat inap,” kata Agus.

Kasus dugaan keracunan MBG bukan kali ini saja terjadi. Terbaru, kasus serupa terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 140 siswa SMPN 8 Kupang diduga keracunan usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. 

Mereka yang mengalami gangguan kesehatan berupa diare dan muntah-muntah itu dirawat di tiga rumah sakit terdekat, antara lain RSUD SK Lerik, RSU Mamami, dan RS Siloam pada Selasa pagi, 22 Juli 2025. Sehari sebelumnya, mereka mengonsumsi menu MBG. Dari hasil pemeriksaan sampel makanan, ternyata ditemukan bakteri Streptococcus sp dalam daging.

Respons BGN atas Kasus Dugaan Keracunan MBG di Sragen

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons kasus dugaan keracunan MBG di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin. Dadan mengatakan BGN berkomitmen akan meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengiriman MBG ke sekolah.

Dadan menyampaikan hal itu setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.

“Pokoknya kami berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kejadian lagi dan kami tingkatkan SOP-nya termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman,” kata Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara.

Dadan menjelaskan pihaknya akan meningkatkan SOP pengiriman MBG agar tidak terlalu lama disimpan di sekolah. Menurut Dadan, waktu ideal penyimpanan MBG di sekolah tidak lebih dari 4 jam agar makanan tidak basi dan tetap berkualitas.

“Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” kata Dadan.

Kepala BGN Lapor Presiden soal Mempercepat Verifikasi SPPG dan Memperketat SOP

Dalam kesempatan yang sama, Dadan mengatakan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa BGN terus mempercepat verifikasi calon-calon SPPG dan memperketat SOP demi menjamin kualitas makanan yang disalurkan.

“Ya insyaallah hari ini sudah ada 17 ribu calon SPPG yang sedang kami verifikasi, dan setiap hari kami loloskan 200 sampai 300 (SPPG),” kata Dadan.

Dadan menjelaskan percepatan verifikasi calon-calon SPPG itu bertujuan meningkatkan jumlah SPPG yang beroperasi, dan jumlah penerima MBG di berbagai daerah. Targetnya, hingga akhir Agustus 2025, ada sekitar 8.000 SPPG yang beroperasi dengan jumlah penerima MBG mendekati 20 juta orang.

“Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi kami sudah lebih dari dua minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan.

Dalam rapat terbatas bersama Presiden, Dadan melaporkan per 11 Agustus 2025 ada 5.103 SPPG yang beroperasi di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya.

Mengenai SOP yang diperketat, Dadan menjelaskan BGN berupaya agar insiden-insiden makanan tak layak konsumsi tak lagi terulang.

Gubernur Jateng: Keracunan MBG di Sragen Jadi Evaluasi

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan dugaan keracunan MBG di Kabupaten Sragen masih dalam pemeriksaan dan menjadi evaluasi bersama.

“Kami berhentikan dulu MBG-nya. Kita sudah buka posko terkait dengan kesehatan 24 jam. Sampai hari ini tidak ada yang dirawat inap, hanya rawat jalan. Hasilnya kami lab-kan (periksa laboratorium). Tetapi kondisi anak-anak sudah sehat semua,” ujar Luthfi di Semarang pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Saat ini, kata dia, sampel makanan di dapur umum lokasi MBG daerah tersebut sedang diperiksa di laboratorium milik Dinas Kesehatan Provinsi Jateng. Sembari menunggu hasil laboratorium, Satuan Tugas MBG Jateng bersama Dinas Kesehatan masih terus berkoordinasi dengan BGN. Untuk sementara waktu, aktivitas MBG yang disuplai oleh SPPG yang bersangkutan sudah dihentikan.

Adapun Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yunita Dyah Suminar menambahkan peristiwa terkait dengan MBG di Sragen mengakibatkan sekitar 196 anak keracunan. Mereka sudah diperiksa dan didiagnosis mengalami gangguan pencernaan ringan.

“Rawat jalan, tidak ada yang rawat inap, karena gangguan pencernaan ringan. Tetapi, untuk penyebabnya, memang belum diketahui. Sampel makanannya sekarang diperiksa di provinsi untuk melihat apa penyebabnya,” kata dia.

Dia memastikan Pemprov Jateng terus memantau perkembangan kasus tersebut, termasuk sudah membuka posko layanan kesehatan selama 24 jam untuk menerima aduan atau laporan lanjutan terkait peristiwa tersebut, terutama perkembangan anak-anak yang menjadi korban.

Dalam dua hari ini, kata dia, pemeriksaan secara komprehensif akan dilakukan, baik dari alat makan, dapur, bahan makanan, bahkan cara pengolahan sampai penyajian. Pihak SPPG juga akan dievaluasi oleh BGN selaku instansi yang berwenang terkait program MBG. “Sampai hari ini, belum bisa disimpulkan di mana titik masalahnya. Nanti dilihat dari hasil laboratorium,” kata dia.

Septia Ryanthie, Nandito Putra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Reaksi atas Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo