PKS: Demo Pati Alarm Pemerintah untuk Tak Membuat Kebijakan Semena-mena

KETUA Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau MPP PKS Mulyanto berpendapat demo Pati dengan tuntutan pemakzulan Bupati Pati Sudewo menjadi alarm pengingat bagi pemerintah di seluruh tingkat. Ia mengatakan, apa yang terjadi di Kabupaten Pati menjadi pelajaran penting soal bagaimana semestinya pemerintah mengelola kebijakan publik yang sesuai dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Ini alarm bagi pemerintah dan pejabat publik untuk tidak membuat kebijakan semena-mena," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 14 Agustus 2025.

Menurut Mulyanto, alih-alih membuat kebijakan yang didasari kepentingan rakyat, Bupati Pati malah cenderung menunjukan sikap arogan, yaitu dengan menantang warganya untuk berdemonstrasi apabila tak sejalan dengan keputusan yang ia buat. Alih-alih menghasilkan kebijakan yang unggul dan berorientasi rakyat, keputusan yang dibuat Sudewo justru mencerminkan proses perumusan kebijakan yang gagal atau policy failure.

Penilaian ini, Mulyanto menjelaskan tercermin jelas dari besarnya gelombang demonstrasi dan tuntutan warga Pati yang mendorong DPRD menggulirkan hak angket pemakzulan. "Dalam sistem demokrasi sudah semestinya seluruh proses kebijakan dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Namun, yang terjadi di Pati, menurut saya justru sebaliknya," ujarnya.

Adapun demonstrasi besar di Pati pecah pada Rabu, 13 Agustus 2025. Puluhan ribu orang memadati depan kantor Bupati Pati menuntut pemakzulan Sudewo. Demonstrasi ini dipicu pelbagai keputusan yang kontroversial, salah satunya kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Meski keputusan itu dibatalkan, warga Pati kadung kesal dengan sikap Sudewo yang sebelumnya justru menantang. Bahkan, Sudewo juga menyita donasi logistik bagi massa dengan dalih untuk melancarkan prosesi kirab boyongan.

Di tengah riuhnya demonstrasi, delapan fraksi partai politik di DPRD Kabupaten Pati, termasuk Fraksi Gerindra yang mengusung Sudewo menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket tentang pemakzulan Bupati.

Sudewo menanggapi digulirkannya hak angket dengan mengatakan ia menghormati keputusan DPRD. Namun, dia enggan untuk menuruti tuntutan warga untuk mundur dari jabatannya. "Saya dipilih oleh masyarakat secara konstitusional dan demokratis," kata Sudewo, Rabu, 13 Agustus 2025.