Invasi AS di Depan Mata, Presiden Ini Mau Bentuk "Republik Bersenjata"

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Venezuela Nicolas Maduro melontarkan ancaman keras terhadap Amerika Serikat, dengan menyatakan siap "secara konstitusional mendeklarasikan republik bersenjata" bila negaranya diserang pasukan yang kini dikerahkan Washington ke kawasan Karibia.

Peringatan ini disampaikan Maduro dalam konferensi pers pada Senin (1/9/2025) waktu setempat, di tengah meningkatnya ketegangan menyusul penguatan armada militer AS di perairan dekat Venezuela.

"Dalam menghadapi tekanan militer maksimum ini, kami telah menyatakan kesiapan maksimum untuk mempertahankan Venezuela," ujar Maduro, dilansir Associated Press.

Ia mengecam pengerahan militer AS itu sebagai "ancaman yang berlebihan, tidak dapat dibenarkan, amoral, serta mutlak kriminal dan berdarah."

Pemerintah AS pada pekan ini memperluas kehadiran maritimnya di perairan Amerika Latin dengan alasan memberantas kartel narkoba yang dituding sebagai penyebab utama aliran fentanil dan narkotika lain ke AS.

Meskipun Washington tidak mengisyaratkan adanya rencana invasi darat, pemerintah Maduro menanggapinya dengan pengerahan pasukan di sepanjang garis pantai dan perbatasan dengan Kolombia, sekaligus mengajak warga sipil bergabung dalam milisi rakyat.

Armada AS saat ini mencakup dua kapal perusak berpeluru kendali Aegis, USS Gravely dan USS Jason Dunham, yang sudah siaga di Karibia, serta USS Sampson dan kapal penjelajah USS Lake Erie di perairan Amerika Latin.

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, dalam waktu dekat kekuatan itu akan diperbesar dengan kehadiran tiga kapal serbu amfibi yang membawa lebih dari 4.000 pelaut dan marinir.

Maduro menegaskan bahwa setiap langkah militer akan menimbulkan konsekuensi berat.

"Presiden Donald Trump, upaya perubahan rezim sudah usang; itu gagal sebagai kebijakan di seluruh dunia. Anda tidak bisa berpura-pura memaksakan situasi di Venezuela," ujarnya.

Ia bahkan memperingatkan bahwa intervensi bersenjata akan "menodai tangan Trump dengan darah."

Dari sisi diplomasi, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mengkritik keras dalih Washington. Dalam pertemuan virtual dengan anggota Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), Gil mengutip laporan PBB yang menyatakan 87% kokain Kolombia dikirim melalui Samudra Pasifik, sementara hanya sekitar 5% yang berusaha disalurkan melalui Venezuela.

"Narasi ini mengancam seluruh kawasan, dan serangan terhadap Venezuela benar-benar akan berarti destabilisasi total bagi wilayah ini," katanya.

Gil menyerukan agar negara-negara Amerika Latin segera menuntut penghentian pengerahan armada AS, yang ia sebut tidak memiliki tujuan lain selain mengintimidasi rakyat berdaulat.

Sementara itu, Maduro juga menggunakan kesempatan konferensi pers untuk kembali menegaskan bahwa ia adalah pemenang sah pemilu presiden tahun lalu-meski bukti kredibel menunjukkan sebaliknya dan banyak negara, termasuk AS, menolak mengakui legitimasinya.

Maduro, yang telah dilantik untuk masa jabatan ketiga selama 6 tahun sejak Januari, mengatakan pemerintahnya tetap menjalin dua jalur komunikasi dengan Washington: melalui Departemen Luar Negeri dan melalui Richard Grenell, utusan khusus Trump.

Ia bahkan menyebut Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai "panglima perang" yang mendorong tindakan militer di Karibia guna menggulingkan pemerintahannya.

Di sisi lain, oposisi Venezuela yang dipimpin María Corina Machado justru menyambut langkah AS. Setelah pemilu Juli 2024 yang dipandang penuh kecurangan, oposisi gencar mendesak tekanan internasional agar Maduro turun.

Bulan lalu, Machado menyampaikan terima kasih kepada Trump dan Rubio atas pengerahan kapal perang, menyebutnya sebagai "pendekatan yang tepat" terhadap pemerintah yang ia labeli sebagai "perusahaan kriminal."

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Negara Kaya Minyak Jatuh dalam Krisis, Presiden Sebut Darurat Ekonomi