Gobel Minta Koperasi Merah Putih Mengadopsi Tema Lokal

Anggota DPR RI sekaligus Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang Rachmat Gobel memberikan keynote speech pada kumparan New Energy Vehicle Summit 2025 di MGP Space, SCBD Park, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Foto: Syawal Darisman/kumparan

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, meminta agar Koperasi Merah Putih mengadopsi konteks lokalitas agar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat.

Saat ini pemerintah ingin mengembangkan 80 ribu Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia.

“Aspek lokalitas atau tema lokal sangat penting dalam pengembangan Koperasi Merah Putih karena koperasi menjadi memiliki konteks dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tidak bisa diseragamkan,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (10/7).

Gobel menyampaikan saat berdialog dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sebelum mengikuti rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian Koperasi.

Upaya konteks lokalitas merupakan bagian dari upaya melakukan penguatan ekonomi desa dan di lapis bawah. Ada sejumlah program yang hendak dimasukkan pemerintah ke dalam KMP ini, misalnya soal distribusi gas bersubsidi maupun penyediaan bibit dan pupuk pertanian.

Namun Gobel mengingatkan bahwa aspek lokalitas dan tema yang sesuai dengan konteks setempat akan ikut menentukan kesuksesan KMP.

“Misalnya ada desa penghasil kacang tanah dan masyarakat juga pengrajin usaha olahan kacang tanah. Maka KMP harus menjadi bagian dari pengembangan usaha kacang tanah di desa tersebut. Di Gorontalo ada desa-desa dengan ciri khas kegiatan usaha masing-masing,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Gorontalo tersebut.

Di desa lain, kata Gobel, bisa saja yang dikembangkan adalah pertanian dan usaha pengolahan pisang karena di desa tersebut cocok untuk tanaman pisang atau sudah ada tradisi usaha olahan pisang.

“Atau bisa pula untuk usaha air kemasan atau air isi ulang karena suatu daerah kesulitan mendapatkan air tanah sehingga harus dibuatkan sumur bawah tanah dengan kedalaman tertentu. Hal ini terjadi di daerah berbatu atau di pulau terpencil. Hal-hal seperti ini harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan KMP. Desa di Indonesia itu kondisinya sangat beragam,” katanya.

Untuk itu, kata Gobel, KMP tidak bisa dilepas sendiri. KMP, katanya, harus ditopang oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang lain.

“Tanpa ekosistem yang menopang maka koperasi akan sangat sulit untuk survive. Jadi KMP butuh dukungan ekosistem. Kementerian Koperasi tidak bisa jalan sendiri tapi harus bersama-sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah yang lain,” katanya. Misalnya soal air bawah tanah, katanya, hal itu butuh kerja sama dengan kementerian pekerjaan umum.

Gobel mengemukakan hal itu sesuai dengan pengalamannya mengembangkan koperasi di perusahaan Gobel Group maupun koperasi-koperasi di Gorontalo.

Sebagai pimpinan perusahaan dan sebagai anggota DPR ia telah mengembangkan koperasi milik karyawan dan koperasi milik masyarakat.

Ia tak hanya membantu permodalan tapi juga membantu pengembangan ekosistemnya.

“Untuk koperasi petani tak hanya memenuhi kebutuhan bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian tapi juga menjadi bengkel traktor pertanian,” katanya.

Menurut Gobel, bukan hal mudah untuk mengembangkan koperasi. “Koperasi itu asasnya usaha bersama. Jadi harus tumbuh dari bawah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Namun dalam perkembangannya koperasi tumbuh lambat dan kalah cepat dengan usaha swasta. Padahal koperasi itu sangat membantu masyarakat. Jadi sudah tepat jika pemerintah turun tangan. Namun jangan sampai menjadi bersifat top down. Tetap harus sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat. Di sinilah seninya. Walau dalam jumlah terbatas, saya memiliki pengalaman dalam membantu koperasi karyawan maupun koperasi petani,” katanya.