AKTOR sekaligus pemengaruh Andovi Da Lopez ikut berdemonstrasi di depang gerbang utama kompleks MPR/DPR/DPD Senin, 1 September 2025. Ia bersama pemengaruh lainnya membawa tuntutan yang diberi nama "17+8 Tuntutan Rakyat".
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Desakan itu terdiri atas 17 poin tuntutan jangan pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. “Tuntutan ini berbasis tiga poin penting, yakni transparansi, reformasi, dan empati,” ucap Andovi ketika ditemui di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Tuntutan tersebut merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi memanas pada Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara untuk 8 poin tuntutan lainnya, pemerintah diberikan waktu satu tahun.
“Dalam seminggu kami minta 17 tuntutan ini dan 8 tuntutan jangka panjang. Ada banyak,” kata dia. “Tapi yang paling penting nomor satu adalah bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan dan Umar Amaruddin.”
Sementara itu, Jovial Da Lopez yang merupakan kakak dari Andovi dan turut hadir di demonstrasi ini menjelaskan bahwa salah satu poin tuntutan jangka panjang yang mereka bawa adalah soal reformasi atau pembersihan DPR secara besar-besaran. Menurut dia, saat ini anggota parlemen lebih banyak bekerja untuk partai politik dan ketua partainya.
“Kalau kita benar-benar mau reformasi DPR besar-besaran, kerja untuk rakyat, titik. Itu doang yang kita inginkan. Sisanya nih kalau kerja untuk rakyat, ini semua pasti jalan kok. Sebenarnya itu,” kata Jovi.
Demonstrasi di depan DPR pada Senin, 1 September ini menjadi aksi terbaru dalam gelombang unjuk rasa yang menyasar parlemen selama sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan Tempo, massa yang hadir merupakan perwakilan dari organ mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), hingga Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Demonstran lainnya juga terus berdatangan hingga pukul 16.50 WIB.
Terdapat tiga mobil komando yang berjejer di depan gerbang utama gedung tersebut. Tampak pula para demonstran membawa beberapa atribut pelengkap seperti poster, spanduk, hingga bendera.
Dalam demonstrasi ini, topi jerami khas animasi asal Jepang One Piece terlihat menggantung di leher Andovi Da Lopez. Ia mengatakan topi yang dipakai Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam komik itu, sebagai bentuk protes untuk melawan ketidakbenaran, ketidakadilan, dan menuntut kebebasan.
Adapun daftar lengkap desakan yang dinamakan “17+8 Tuntutan Rakyat” sebagai berikut:
17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025:
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026:
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
- Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
- Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan dan tegakkan RUU perampasan aset koruptor.
- Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
- TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.