PBB Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM dalam Demo di Indonesia

KANTOR Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia memantau serangkaian kekerasan yang terjadi dalam gelombang demonstrasi di Indonesia. Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, mendesak penyelidikan menyeluruh mengenai cara aparat keamanan menangani gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina, dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB, Selasa, 2 September 2025. 

Ravina menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik soal tunjangan anggota DPR, langkah-langkah efisiensi anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan.

Aparat keamanan, ujar Ravina, harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Pengamanan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan publik juga harus sejalan dengan norma dan standar internasional. “Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api,” tutur Ravina. 

Selain itu, PBB juga menegaskan bahwa media harus diizinkan untuk melaporkan peristiwa yang terjadi secara bebas dan independen.

Sejak 25 Agustus 2025, berbagai elemen masyarakat terus berunjuk rasa di berbagai daerah. Demonstran menentang kenaikan tunjangan anggota DPR yang berlipat-lipat saat situasi ekonomi memburuk, menolak berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, dan menolak kenaikan pajak di berbagai bidang.

Sasaran demonstrasi massa awalnya adalah gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Unjuk rasa masyarakat ini kerap berujung kericuhan. Pada hari keempat demonstrasi massa, pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, 21 tahun, tewas dilindas oleh kendaraan taktis milik Brigade Mobil Polri di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak jauh dari gedung DPR.

Insiden itu semakin menyulut kemarahan massa.Berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah berunjuk rasa mengecam brutalitas polisi. Demonstrasi itu disertai pembakaran sejumlah markas kepolisian di Jakarta dan gedung DPRD di berbagai daerah.