Eropa Tangguhkan Kebijakan Tarif Balasan ke AS

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.(Antara/Xinhua)

KOMISI Eropa menangguhkan tarif balasan yang rencananya akan diberlakukan atas impor Amerika Serikat (AS) senilai 93 miliar euro (1 euro=Rp18.922) atau setara Rp1.765 triliun, hanya beberapa hari sebelum tarif tersebut dijadwalkan berlaku.

Juru bicara perdagangan Komisi Eropa, Olof Gill, mengatakan keputusan tersebut diambil melalui prosedur darurat dan masih memerlukan persetujuan resmi dari mayoritas negara-negara anggota dalam kurun waktu dua minggu. Tarif sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 7 Agustus.

"Komisi telah mengadopsi prosedur hukum yang diperlukan untuk menangguhkan implementasi tindakan balasan UE," ujarnya di Brussel, Belgia, Selasa (5/8) waktu setempat seraya menambahkan peraturan akan diterbitkan di jurnal resmi UE pada hari yang sama.

Gill mengatakan penangguhan akan tetap berlaku selama enam bulan, dan selama periode itu implementasi kesepakatan yang lebih luas akan terus berlanjut. Jika komitmen tidak dipenuhi, UE tetap berhak mengaktifkan kembali tindakan balasannya. 

Sebelum pengumuman ini, gelombang kritik disampaikan sejumlah negara anggota utama, termasuk Prancis dan Jerman. Wakil Kanselir sekaligus Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil kecewa terhadap sikap negosiasi UE yang "lemah" dalam urusan perdagangan dengan AS.

"Saya rasa kita terlalu lemah. Kami tidak bisa puas dengan hasil yang dicapai," kata Klingbeil, merujuk pada kesepakatan yang dicapai akhir bulan lalu antara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden AS Donald Trump.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagian besar impor UE ke AS akan dikenakan tarif sebesar 15%, sementara itu Komisi Eropa berjanji untuk membeli lebih banyak produk energi AS dan meningkatkan investasi di pasar AS

Gill mengungkapkan keterkejutannya atas pernyataan Klingbeil. Ia menyatakan bahwa negara-negara anggota telah "sepenuhnya diberi pengarahan" dan mendukung hasil negosiasi untuk menghindari eskalasi tarif.

Brasil lapor WTO

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut akan menanggapi kenaikan tarif tajam yang diberlakukan AS dengan rencana cadangan dan membawa perkara tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Brasil akan secara resmi mengumumkan responsnya terkait kenaikan tarif tersebut pada 18 Agustus saat Kementerian Luar Negeri Brasil mengajukan permohonan kepada WTO untuk menggugat kebijakan yang diterapkan AS itu.

Dalam pertemuan Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan yang diadakan di Brasilia, Lula menggambarkan kebijakan perdagangan AS tersebut "tidak adil." Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif sebesar 50% atas barang-barang Brasil yang diimpor ke AS mulai 1 Agustus. 

"Komitmen pemerintah adalah pada rakyat Brasil. Kami akan menerapkan rencana cadangan untuk memitigasi serangan tidak adil ini serta mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya," kata Lula pada Selasa (5/8).

Lula kepada para pemimpin bisnis, pengurus serikat buruh, perwakilan sektor pertanian, dan anggota masyarakat sipil Brasil menyatakan pemerintah akan melindungi pekerja dan perusahaan Brasil yang terdampak kebijakan AS.

Brasil, kata dia, terus mengupayakan perundingan dan menyatakan bahwa pembicaraan dengan otoritas AS telah berlangsung sejak Maret. "Kita akan melindungi pekerja dan perusahaan Brasil yang terdampak kebijakan (AS) tersebut dan akan memanfaatkan segala mekanisme yang tersedia, termasuk WTO, untuk membela kepentingan kita," tegasnya.

India balas tudingan

India menjawab kritik AS dan Uni Eropa (UE) atas kebijakan mengimpor minyak dari Rusia. India menyebut kritik tersebut tidak beralasan dan tidak masuk akal. Impor bahan bakar dilakukan agar harga tetap terjangkau dan stabil bagi konsumen India.

Dalam sebuah pernyataan tertulis, pada Senin (4/8), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal mengatakan impor energi India dari Rusia sangat penting untuk memastikan harga bahan bakar tetap terjangkau dan stabil bagi konsumen India.

"Negara-negara yang mengkritik India tersebut justru terlibat dalam perdagangan dengan Rusia. Berbeda dengan kasus kami, perdagangan yang mereka lakukan bahkan bukan kebutuhan nasional yang mendesak," kata sang jubir dalam pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut dilontarkan Randhir Jaiswal tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif secara signifikan terhadap India karena telah melakukan pembelian dan penjualan minyak dengan Rusia.

Tarif produk farmasi

Sementara itu, Donald Trump ketika diwawancarai stasiun televisi CNBC berencana mengenakan tarif ringan untuk produk farmasi sebagai langkah awal, sebelum akhirnya menaikkan tarif tersebut hingga 250% dalam satu setengah tahun mendatang,

“Dalam satu tahun, paling lambat satu setengah tahun, tarifnya akan naik menjadi 150%, lalu menjadi 250%, karena kami ingin produk farmasi diproduksi di negara kami sendiri,” kata Trump mengenai rencananya mengenakan tarif pada produk farmasi.

Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik besaran tarif awal yang akan diterapkan. Jika tarif tersebut benar-benar mencapai 250%, itu akan menjadi tarif tertinggi di antara semua tarif baru yang diberlakukan selama masa jabatan keduanya. (Ant/I-1)