Digeruduk Massa, Wakil Ketua DPRD Janji Evaluasi Tunjangan Dewan dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

SEJUMLAH massa datangi gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9). Massa aksi menuntut adanya transparansi soal tunjangan anggota DPRD hingga pengelolaan anggaran BUMD DKI Dharma Jaya

Sejak pukul 12.25 WIB, massa sudah berkumpul didepan gedung DPRD. Tidak berselang lama, pada pukul 13.00 WIB, empat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi.

Mewakili lembaga DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan oleh para mahasiswa tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,” kata Baco dalam keterangannya.

Ia mengaku, DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi hari ini. Para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat, bahwa mereka harus hidup merakyat.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta.

Karena itu, lanjut Baco, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi.

“Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Baco.

Sementara terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain bertugas mencari profit, ungkap dia, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif.

“Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain,” jelasnya.

Ia juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya. Dia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

“Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol,” ungkapnya.

Diketahui, massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI). Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.

“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan, di lokasi Kamis (4/9).

Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD.

Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.

“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” ujar Ikhsan. (E-4)