Bank Syariah Muhammadiyah Segera Berdiri, Pakar Ingatkan Hal Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar ekonomi Universitas Andalas, Syafrudin Karimi, mengingatkan agar pendirian Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) tidak mengulang kegagalan tata kelola kelembagaan ekonomi umat yang selama ini menjadi kendala utama dalam perkembangan bank-bank syariah berbasis komunitas.

“Tantangan konsolidasi memang nyata, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi,” kata Syafrudin kepada Republika, Jumat (4/7/2025).

Ia menegaskan pentingnya membangun mekanisme tata kelola yang profesional dan akuntabel agar BSM bisa bertahan dan tumbuh. BSM akan dibentuk melalui transformasi BPRS Matahari Artha Daya milik Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka (Uhamka), dengan 16 BPRS lain bergabung sebagai pemegang saham. Model ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan fragmentasi jika tidak dikelola dengan baik.

“Potensi konflik antar-BPRS dapat diminimalkan jika proses konsolidasi dilakukan secara transparan, profesional, dan berbasis pada visi bersama: membangun kekuatan ekonomi umat,” jelasnya.

Menurut Syafrudin, kegagalan tata kelola selama ini sering terjadi akibat lemahnya koordinasi dan kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif. Meski demikian, ia optimistis Muhammadiyah dapat mengatasi tantangan ini.

“Muhammadiyah memiliki struktur organisasi yang mapan, sistem koordinasi yang kuat, serta tradisi musyawarah yang menjadi fondasi dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan,” katanya.

Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menegaskan bahwa pendirian BSM bukan melalui merger seluruh BPRS milik Muhammadiyah.

“Jadi yang diambil itu BPRS-nya Uhamka, ditransformasi menjadi buku 1 dan seterusnya. Itu yang ditransformasi dan sudah disetujui oleh OJK. Satu yang diambil, bukan merger,” jelas Mukhaer.

Ia menambahkan, BPRS lain akan masuk sebagai pemegang saham sehingga membentuk kekuatan kolektif. “BPRS lain bisa memegang saham ke bank yang baru. Jadi bukan dimerger, ya. Dia akan melebur,” kata Mukhaer.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan izin operasional BSM akan segera keluar dalam waktu dekat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan, “Iya sudah (diproses). Iya, kayaknya sudah mau keluar (izinnya) ini, nggak lama lagi. Mungkin sebulan ini lah saya kira sudah keluar,” ungkap Dian.

Menurut Dian, BSM akan dimulai dari transformasi BPRS milik Uhamka sebagai prototipe awal. Setelah itu, bank akan berkembang secara bertahap, baik dari sisi permodalan maupun skala bisnis.

“Nanti mudah-mudahan bisa begitu. Nanti mungkin sampai bank umum juga,” jelas Dian.

Syafrudin menambahkan, BSM bukan sekadar soal konsolidasi modal, melainkan juga kesempatan besar memperbaiki tata kelola ekonomi umat agar lebih efisien dan akuntabel.

“Dengan kepemimpinan kolektif yang visioner dan mekanisme tata kelola yang akuntabel, Muhammadiyah dapat menjadikan tantangan ini sebagai momentum memperkuat integrasi dan menjadikan bank ini sebagai model kelembagaan ekonomi berbasis nilai yang unggul di tingkat nasional,” harapnya.