Banjir Impor Baja Konstruksi dari Vietnam-China Jadi Pemicu PHK Ribuan Karyawan

Ilustrasi baja. Foto: Yakov Oskanov/Shutterstock

Maraknya impor baja konstruksi, terutama dari Vietnam dan China, dikhawatirkan semakin memukul industri baja nasional, terutama dalam lapangan pekerjaan.

Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata menyatakan, lonjakan masuknya baja konstruksi tersebut telah mengacaukan rantai pasok dalam negeri dan berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja di sektor ini.

Budi menuturkan, mayoritas jenis baja yang diimpor merupakan baja konstruksi siap pasang, sehingga tidak lagi membutuhkan proses pabrikan di dalam negeri. Kondisi ini memutus mata rantai pekerjaan dari hulu ke hilir, mulai dari penyedia bahan baku, material pendukung, hingga pabrikator lokal.

“Karena barangnya sudah jadi dari luar, rantai pasok lokal tidak lagi terlibat. Akibatnya ribuan karyawan kehilangan pekerjaan karena semua dikerjakan di Vietnam dan China,” ungkap Budi saat ditemui usai acara FGD di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (24/7).

Budi mengungkapkan, sebelum pandemi Covid-19, lapangan pekerjaan terutama di perusahaannya yaitu PT Artha Mas Graha Andalan, masih mampu menyerap hingga ribuan karyawan. Namun kini jumlahnya merosot tajam.

“Saya dulu, di lapangan bisa kerja 1.000 orang. Di workshop minimal 500 orang. Sekarang, kalau main ke workshop saya, kayaknya nggak lebih dari 70 orang yang kerja. Di lapangan, paling cuma 50 orang,” jelasnya dalam FGD.

Bahkan, pihaknya sempat melatih lulusan baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekarang, meski para pekerja tersebut sudah terlatih, proyek pun tidak ada yang bisa digarap.

“Anak-anak baru lulus kita ajarkan sampai bisa. Sekarang mereka sudah bisa, tapi kerjanya nggak ada,” tambah Budi.

Ia pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas, salah satunya dengan memperketat pengawasan dan regulasi terhadap impor konstruksi baja.

“Mestinya bisa diatur. Kalau desainnya bisa disesuaikan, kita juga mampu bikin di dalam negeri dengan harga bersaing. Tapi sekarang kami justru dihadapkan pada aturan yang membuat industri dalam negeri tidak fleksibel,” tutur Budi.