Bagaimana Jerat Pidana untuk Pembakar Bendera Merah Putih?

MENJELANG perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM meminta warga Papua membakar bendera Merah Putih. Juru bicara Komando Nasional TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan aksi pembakaran bendera ini merupakan simbol penolakan terhadap kehadiran Indonesia di Tanah Papua.

Menurut Sebby, penolakan dengan membakar bendera Merah Putih adalah bentuk perlawanan warga Papua terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap sudah menjajah Bumi Cenderawasih. Tanah Papua, kata Sebby, adalah tanah Injil yang sudah didoakan atas nama Tuhan dan moyang bangsa Papua. 

“Bendera mereka Merah Putih Indonesia harus dibakar di mana-mana. Semua pejuang, rakyat, wajib mencabut dan membakar,” ujar dia melalui pesan suara, Selasa, 5 Agustus 2025.

Pada sejumlah foto dan video yang dia bagikan, Sebby mengklaim aksi pembakaran itu sudah dilakukan. Tampak sejumlah anggota TPNPB yang memegang senjata laras panjang membakar bendera Merah Putih.

Seruan ini ditujukan kepada seluruh rakyat Papua, termasuk anak-anak sekolah, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Papua menolak kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari sejarah mereka.

Adapun aturan perihal atribut negara, termasuk bendera Merah Putih, sebetulnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 24 huruf a menyatakan setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera Merah Putih.

Lalu, Pasal 66 secara spesifik mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap larangan itu. Menyitir beleid tersebut, orang yang melanggar aturan itu dapat “dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.” 

Namun, pidana soal perusakan bendera negara itu sedikit berbeda dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP yang bakal berlaku Januari 2026 mendatang, pidana penjara maupun denda yang dijatuhkan bagi orang-orang yang membakar bendera Merah Putih itu lebih rendah. Pemidanaan atas perusakan bendera negara tercantum dalam Bab V mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Pada Pasal 234 KUHP tertulis bahwa “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Sementara bila mengacu pada Pasal 79 ayat (1), denda kategori IV sebesar Rp 200 juta.

Menanggapi seruan pembakaran bendera Merah Putih, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan menyebut tindakan itu sebagai bentuk teror dan propaganda yang kerap dilakukan TPNPB-OPM menjelang 17 Agustus.

"Setiap tahun menjelang peringatan hari Kemerdekaan RI, gerombolan OPM selalu melakukan intimidasi dengan aksi teror dan propaganda memberikan instruksi melarang dan bahkan membakar bendera Merah Putih," kata Candra lewat pesan singkat, Selasa, 5 Agustus 2025.

Candra mengatakan, Kodam XVII/Cenderawasih telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, aparat kampung, tokoh masyarakat, hingga warga untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang perayaan HUT ke-80 RI di Tanah Papua.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.