KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk periode 2025–2030. Pengumuman sekaligus pelantikan jajaran tersebut dilakukan dalam gelaran Kongres VI PDIP pada Sabtu, 2 Agustus 2025 di Pulau Dewata.
Sebanyak 37 nama pengurus pusat diperkenalkan oleh Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen). Pada jajaran baru ini, nama Hasto tak lagi mengisi kursi Sekjen PDIP. Berikutnya, Megawatilah yang memegang peran ganda sebagai Sekjen. Pelantikan diakhiri dengan pengucapan sumpah jabatan oleh seluruh pengurus yang hadir secara langsung di tempat acara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” ucap Megawati di Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Para pengurus pun menyatakan kesediaannya secara serempak dengan mengucapkan, “Bersedia.”
Setelah itu, Megawati memimpin prosesi pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pengurus DPP PDIP yang hadir di panggung utama. Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengumumkan struktur lengkap Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk periode 2025–2030 sebagai berikut:
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP 2025–2030:
1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah
3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maria Yohana Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital: Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Berty Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira
Struktur Sekretariat dan Bendahara
1. Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri
2. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie Othniel Fredric Palit
3. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
4. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
5. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
7. Bendahara Umum: Olly Dondokambey
8. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
9. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike
Mengapa PDIP Belum Umumkan Sekjen?
Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati menyebut Megawati mempertimbangkan dan punya kebijakan sendiri terkait dengan pengisian jabatan tersebut. Namun, menurut Ribka, masih ada peluang untuk Hasto kembali mengisi jabatan itu.
Oleh karena itu, Ribka menuturkan, Megawati ingin merehabilitasi Hasto secara politik agar tidak terbebani stigma kasus hukum yang sempat menjeratnya.
“Biar publik tahu Hasto itu tidak terstigma karena korupsi. Jangan sampai nanti di luar ’digoreng’, seolah Pak Hasto enggak jadi sekretaris jenderal karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu,” ucap Ribka ketika ditemui seusai Kongres IV PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Sabtu.
Kendati demikian, Ribka menilai kekosongan posisi sekjen saat ini tak lepas dari situasi Hasto Kristiyanto yang baru tiba di kongres menjelang penutupan. ”Kami sudah dilantik, (dia) baru datang. Kalau sebelum dilantik, ya, itu lain lagi persoalannya,” ucap dia.
Adapun sebelumnya, Hasto Kristiyanto tiba di Kongres VI PDIP di tengah-tengah pidato penutupan kongres yang sedang disampaikan Megawati. Menurut pantauan Tempo, sekitar pukul 15.40 WITA, Hasto memasuki ruangan kongres. Terlihat Hasto saat itu mengenakan kemeja merah khas partai banteng.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: PDIP Mendukung Pemerintahan Prabowo