Apa Peran BPUPKI dalam Proses Perumusan Dasar Negara Indonesia? Ini Ulasannya

BPUPKI adalah badan yang dibuat oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini cukup penting karena mempunyai banyak peran. Lantas, apa peran BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia?

Salah satu peran tersebut adalah sebagai forum pengusulan dasar negara. Pengusulan ini dilakukan oleh tokoh ternama dalam sejarah Indonesia.

Menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk SMP/MTs Kelas VII, Sri Nurhayati, S.Pd dan Iwan Muharji, S.Pd., M.Pd. (2021: 3), BPUPKI dibentuk dengan tugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Aneka peran penting diemban oleh badan ini. Misalnya adalah perumusan dasar negara. Lantas, apa peran BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia? Ini jawabannya.

BPUPKI menyelenggarakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dasar negara yang diikuti oleh pengusulan dari ketiga tokoh, yaitu Moh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara dan menamakannya sebagai Pancasila. Hal ini membuat tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Setelah sidang pertama dilaksanakan, Panitia Sembilan dibentuk untuk menampung aspirasi dan merumuskan dasar negara yang akan dicantumkan pada pembukaan UUD. Dasar negara tersebut dinamakan Piagam Jakarta.

Dasar negara sekarang yang dikenal sebagai Pancasila hampir sama dengan Piagam Jakarta. Namun, ada perubahan pada sila pertama, yaitu dari “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa.”

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Banyak hal dibahas dalam sidang ini. Salah satunya adalah merumuskan dasar negara Indonesia dan menyetujui Pembukaan UUD yang di dalamnya mencantumkan dasar negara.

Apa peran BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia? Jadi, ada tiga peran yang dilakukan oleh BPUPKI, yaitu sebagai forum pengusulan dasar negara, pembentukan Panitia Sembilan, dan perumusan dasar negara serta menyetujui Pembukaan UUD. (LOV)