
Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan rencana kontijensi atau rencana cadangan jika eskalasi konflik Iran-Israel semakin meningkat. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, mengungkapkan KBRI Teheran telah menetapkan status siaga 2 sejak tahun lalu dan terus dipantau dari dekat.
"Kami kemarin malam telah melakukan townhall meeting. Kami bertemu para WNI secara virtual yang ada di Iran untuk memeriksa kondisi mereka dan menyampaikan langkah-langkah kontijensi yang disiapkan KBRI Teheran dan pemerintah pusat," kata Judha dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (18/6).
Judha mengimbau WNI di Iran maupun Israel untuk selalu waspada dan memantau situasi konflik kedua negara.
"Dan jika terjadi eskalasi kita tingkatkan jadi siaga 1 dan lakukan evakuasi. Jika nanti pemerintah putuskan proses evakuasi supaya penerimaan di Indonesia berjalan lancar," ujarnya.
Judha juga mengimbau WNI di Iran dan Israel meningkatkan kewaspadaan, menghindari keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting, dan segera menghubungi hotline KBRI jika terjadi keadaan darurat.
"Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Iran, Israel, Suriah, Lebanon, Yaman, kami sarankan tunda perjalanan karena di negara-negara tersebut perwakilan RI menetapkan status siaga. Yang berencana melewati penerbangan Timur Tengah, periksa jadwal ke maskapai masing-masing, antisipasi buka tutup wilayah udara yang dapat ganggu perjalanan penerbangan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Dubes terpilih RI untuk Iran Roy Soemirat memastikan tim di KBRI Teheran terus melakukan upaya maksimal dalam memantau situasi WNI yang tersebar di berbagai kota di Iran.
"Saat ini informasi yang bisa disampaikan terbatas karena situasi teman-teman di lapangan dengan situasi saat ini kurang kondusif dan banyak hal-hal yang harus dilakukan terkait dinamika sekarang," kata Roy.
Dia memastikan KBRI Teheran akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan perkembangan terkini situasi di Iran maupun kondisi WNI di Iran.
"Tapi rest assured bahwa kami akan terus koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan berbagai update baik terkait situasi WNI di Iran atau isu-isu lainnya dan akan dikoordinasikan pusat dalam hal ini Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)," pungkasnya.