Zulhas Ungkap Alasan Anggaran MBG Lebih Rendah dari Rencana Awal

Uji coba makan bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Senin (16/12/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan alasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 sebesar Rp 121 triliun. Dana ini lebih rendah dari rencana awal sebesar Rp 171 triliun.

Pemerintah awalnya menetapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025, lalu rencananya akan ditambah Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.

Namun, Zulhas menyebutkan anggaran MBG yang dibutuhkan untuk 82,9 juta penerima hingga akhir Desember 2025 hanya sebesar Rp 121 triliun, alias lebih rendah Rp 50 triliun.

Hal ini, kata dia, disesuaikan dengan kesanggupan penyaluran MBG, yang rencananya akan dipercepat melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Enggak (lebih rendah), kesanggupannya. Kan Rp 171 triliun, ya. Tapi kalau dilihat dari sekarang mungkin bisa Rp 121 triliun begitu, kan? Makanya setelah Perpres kelar kita kejar, bisa juga sampai Rp 171 triliun," ungkapnya saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Kamis (26/6).

Zulhas pun membantah pengurangan dana MBG disebabkan keterbatasan anggaran negara. Sehingga, hal ini semata-mata disebabkan realisasi penyaluran yang terlampau lambat.

Dia mencatat hingga Juni 2025, jumlah SPPG baru mencapai 1.861 unit, dengan total penerima manfaat 5.556.648 orang, dan anggaran yang terserap baru Rp 5 triliun. Realisasi tersebut masih jauh dari target di tahun ini sebanyak 82,9 juta penerima.

"Bukan, kesanggupan melaksanakannya. Sekarang kan baru Rp 5 triliun, kan? Ini sudah bulan Juni. Ini mau digas kita agar percepat penyalurannya," tegas Zulhas.

Adapun usai rapat koordinasi percepatan penyaluran MBG, Zulhas juga memastikan total anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran MBG kepada 82,9 juta penerima mencapai Rp 121 triliun.

"Setelah ini, kita gas untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 121 triliun," tutur Zulhas.

Zulhas menuturkan mekanisme percepatan penyaluran MBG tersebut akan melibatkan peran sekolah maupun pondok pesantren yang memiliki dapur, sehingga tidak hanya mengandalkan SPPG.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memperkirakan kebutuhan anggaran untuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 lebih rendah dari rencana awal.

“Anggaran MBG yang sudah resmi (tahun ini) Rp 71 triliun, kemudian dicadangkan Rp 100 triliun tambahan. Tapi dari proyeksi BGN, kemungkinan besar hanya akan membutuhkan tambahan Rp 50 triliun,” ujar Dadan kepada kumparan, Rabu (25/6).

Lebih lanjut Dadan menjelaskan penyebab turunnya kebutuhan anggaran pelaksanaan MBG tahun ini disebabkan oleh percepatan penambahan penerima manfaat akan selesai pada akhir November 2025.

“Kan BGN sudah mendapat Rp 71 triliun dan percepatan penambahan penerima manfaat akan dicapai akhir November. Jadi anggaran yang dibutuhkan cukup Rp 50 triliun,” tambah Dadan.