Unpad Dapat Tambahan Kuota KIP Kuliah untuk 326 Mahasiswa

UNIVERSITAS Padjadjaran (Unpad) memperoleh tambahan kuota Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah untuk 326 orang mahasiswa tidak mampu. Kuota tambahan KIP Kuliah itu akan disalurkan ke mahasiswa yang lolos lewat jalur seleksi mandiri.

“KIP Kuliah jalur seleksi mandiri ini pada awalnya kami masih belum mendapat kepastian dari pemerintah, sekarang sudah ada tambahan kuota dari pemerintah,” kata Rektor Unpad Arief S Kartasasmita di laman Unpad, Senin 1 September 2025.

Menurutnya, tidak semua mahasiswa yang mengajukan akan mendapat kuota tambahan KIP Kuliah itu. Sasarannya harus tepat, yaitu pada mahasiswa yang layak (eligible) mendapat bantuan dari pemerintah.

“Mereka yang tidak layak akan dimasukkan ke golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sesuai. Kami tidak ingin ada mahasiswa yang tidak berhak malah mendapatkan kuota KIP Kuliah ini,” katanya.

Menurut data, jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dengan KIP Kuliah di jalur seleksi mandiri, telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Unpad berjumlah 210 orang. Adapun 20 orang diantaranya telah mendapat KIP Kuliah Aspirasi dari anggota DPR RI sehingga tersisa 190 mahasiswa.

Kemudian dari 190 orang itu, 137 mahasiswa diantaranya dinilai layak mendapat KIP Kuliah. Alasannya, mereka memiliki KIP semasa sekolah menengah (kartu ungu) dan masuk dalam kelompok masyarakat Desil 1-5. Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dengan pengelompokkan dari Desil 1 hingga Desil 10. Mereka yang ada di kategori Desil 6-10 masuk dalam kategori masyarakat kelompok ekonomi menengah ke atas.

Adapun 53 orang mahasiswa yang dinilai tidak layak mendapat KIP Kuliah akan diverifikasi kembali oleh program studi dan fakultas untuk menentukan golongan UKT yang harus dibayar. Verifikasi akan dilakukan hingga 8 September 2025 mendatang.

Sementara sisa KIP Kuliah jalur seleksi mandiri sebanyak 189 oleh Unpad akan disalurkan untuk mahasiswa yang lolos seleksi jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi dan tes atau SNBP dan SNBT. Mereka dinilai layak mendapat KIP Kuliah, namun tidak dapat bagian. Begitu juga mahasiswa jalur seleksi mandiri yang berdasarkan verifikasi fakultas menunjukkan bahwa mereka memang membutuhkan bantuan pembiayaan pendidikan.

Menurut Arief, Unpad berkomitmen tidak akan ada mahasiswa yang putus kuliah karena kendala biaya. “Mungkin ada juga yang dulunya tidak mengalami kesulitan ekonomi, lalu sekarang ada kendala silakan komunikasikan,” kata dia. Pihak fakultas dan rektorat akan mendalami kondisi mahasiswa apakah perlu dibantu.