Tamsil Linrung Menilai Anggaran ke Daerah Meningkat dalam Skema Asta Cita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menilai, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah semakin besar dan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Asta Cita. 

Wakil Ketua DPD bidang Ekonomi dan Pembangunan, ini mengatakan, program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan diharapkan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

“Kita memasuki era baru arsitektur kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Asta Cita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” ujar Tamsil dalam siaran pers, Kamis (21/8/2025).

Mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, mengatakan, program ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Asta Cita. 

“Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” papar Tamsil.

Ia menekankan, pengurangan dana transfer ke daerah dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif. Hal itu merupakan tantangan sekaligus momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing. 

Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat. Salah satunya adalah penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujar Tamsil.

Ia mencontohkan, pemerintah kota madya bisa memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial. Skema ini bukan hanya mendukung penataan kota yang lebih modern, tetapi juga mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

“Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas. Yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” jelasnya.