Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp 164,4 triliun untuk untuk program swasembada pangan sepanjang 2026. Pernyataan ini diutarakan Prabowo dalam pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RUU APBN 2026.
Orang nomor satu di Tanah Air itu mengatakan ketahanan pangan merupakan fondasi kemandirian bangsa. Dengan demikian Indonesia harus swasembada pangan
“Secara keseluruhan Rp 164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” tutur Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Prabowo menekankan Indonesia harus swasembada pangan utamanya beras dan jagung. Dia juga menginginkan harga-harga pangan stabil, petani makmur, nelayan sejahtera dan konsumen aman.
Cita-cita itu menurut dia akan dikejar dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, penyediaan bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern dan pembiayaan murah, juga penjaminan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang mensejahterakan petani.
“Untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp 53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti kinerja Perum Bulog sebagai perusahaan pelat merah yang mendukung swasembada pangan.
Pada 2026, Bulog akan menerima anggaran Rp 22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Salah satu tugas Bulog adalah menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dari petani sesuai dengan penugasan dari pemerintah.
Selanjutnya dia juga menyoroti keberhasilan saat ini dalam menyediakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton. Terlebih dia mengeklaim, angka CBP tersebut diiringi dengan harga yang stabil, sehingga petani dianggap telah sejahtera.
“Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton,” jelasnya.