Siswa Sekolah Rakyat Bisa Kuliah dengan Beasiswa, Bagaimana Skemanya?

MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat berpeluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui skema beasiswa yang disiapkan pemerintah maupun pihak swasta. Pria yang akrab disapa Giu Ipul ini mengungkapkan hal itu pada Rabu, 6 Agustus 2025.

“Bagi mereka yang ingin misalnya kuliah, akan dikawal nanti, akan diantarkan, akan dibimbing supaya mereka bisa nanti memperoleh kesempatan. Mungkin melalui beasiswa, baik oleh pemerintah maupun juga mungkin dari swasta,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Gus Ipul menyebutkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menjadi bagian dari tim pelaksana sekolah rakyat. Sehingga, proses pendampingan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi akan dilakukan secara terstruktur.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menuturkan, selain beasiswa, pemerintah juga menyiapkan jalur pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa.

Pemanfaatan teknologi pemetaan potensi individu, seperti DNA talent, digunakan sejak awal untuk mengetahui arah pengembangan siswa. “Maka itu kan kita awali sekarang ini dengan talent mapping, kita sudah tahu anak ini tuh ke depan baiknya seperti apa,” ucapnya.

Gus Ipul menyebutkan hasil pemetaan itu akan menjadi dasar dalam memberikan arahan karier, termasuk kemungkinan menjadi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, wirausahawan, atau atlet.

“Sejak awal kita akan ketahui itu potensi dengan DNA talent itu. Menggunakan teknologi terbaru untuk mengetahui lebih cepat minat bakat siswa,” ujar dia.

Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019 ini menambahkan terdapat 70 sekolah rakyat yang telah beroperasi. Pada pertengahan Agustus ini, jumlah tersebut ditargetkan mencapai 100 titik. Sementara itu, sebanyak 59 sekolah tambahan direncanakan mulai beroperasi pada September nanti.

Ratusan Siswa Sekolah Rakyat Mundur

Sebelumnya, Gus Ipul mengatakan 115 siswa sekolah rakyat yang sudah diterima menyatakan mundur. Menurut dia, ada berbagai alasan yang menyebabkan ratusan siswa tersebut mengundurkan diri.

“Beberapa di antaranya ada yang tidak betah,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers progres pelaksanaan sekolah rakyat di Gedung Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli 2025.

Mensos membenarkan beberapa anak yang tidak betah itu kemungkinan tak bisa jauh dari orang tua dan tidak sanggup menjalani aturan yang sudah ditentukan di sekolah rakyat. “Umumnya tidak bisa jauh dari orang tua atau keluarga. Karena sebagian ingin menjaga orang tua tunggu yang tinggal di rumah,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan beberapa murid sekolah rakyat yang mengundurkan diri itu ternyata lebih memilih sekolah reguler lain. Baik itu sekolah negeri atau sekolah lain yang mungkin menjadi sekolah impian dari anak tersebut. “Kami tentu tidak bisa memaksakan kehendak,” kata dia.

Sebanyak 115 siswa yang mengundurkan diri itu, kata Gus Ipul, sudah ada beberapa yang menggantikan. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Gus Ipul, siswa yang paling banyak mengundurkan diri berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Di Jawa ada 35 siswa yang mengundurkan diri dan telah digantikan dengan 19 siswa baru. Di Sulawesi juga ada 35 siswa yang mengundurkan diri dan telah digantikan oleh 26 siswa baru.

Dia mengatakan pihaknya menghormati keputusan murid maupun orang tua murid yang memutuskan mengundurkan diri tersebut. “Karena kami tidak bisa memaksa mereka untuk tetap bisa bersekolah di sekolah rakyat,” tuturnya.

Meski demikian, Gus Ipul menyampaikan bagi siswa yang mengundurkan diri itu akan tetap diterima kembali apabila berubah pikiran. “Tentu saja kami akan tetap terima. Tetapi, selama masih ada kuota yang kosong ya. Kalau ada yang yang berubah pikiran, tidak masalah, dengan tangan terbuka kami akan tetap terima,” ujarnya.

Dinda Shabrina dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Beda Sikap Komnas dan Menteri HAM atas Pengibaran Bendera One Piece