Sikap Parpol atas Pengibaran Bendera One Piece Jelang 17 Agustus

PENGIBARAN bendera seri manga One Piece menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti menjadi sorotan publik. Bendera seri manga asal Jepang tentang bajak laut yang disebut dengan Jolly Roger itu berkibar di rumah hingga kendaraan di berbagai daerah.

Bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami itu adalah simbol dari kelompok bajak laut Topi Jerami yang dipimpin oleh Monkey D Luffy, tokoh utama dalam komik Jepang itu. One Piece yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda yang menceritakan petualangan Monkey D Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

Bagi penggemarnya, sejumlah kisah dalam One Piece merepresentasikan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam beberapa kisahnya, Monkey D Luffy dan rekannya harus menghadapi pemerintahan yang korup, militer yang sadistis, praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM), genosida, diskriminasi ras, hingga upaya memanipulasi sejarah.

Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI itu mendapat ragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik pendukung pemerintahan Prabowo.

Partai Gerindra

Politikus Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, mengimbau masyarakat tidak mengibarkan bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Dia menilai penggunaan simbol anime bertemakan bajak laut dalam peringatan nasional tidak tepat.

“Saya minta tren ini dihentikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang tidak relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan,” kata dia melalui keterangan tertulis di situs web Gerindra, Ahad, 3 Agustus 2025.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menyebutkan pengibaran bendera One Piece ini bisa mencederai nilai-nilai nasionalisme. Danang berpendapat budaya populer anime dapat menjadi bagian dari hiburan. Namun dia menilai tidak sepatutnya dihadirkan dalam ruang-ruang sakral, seperti perayaan hari kemerdekaan.

Menurut dia, HUT RI bukan sekadar seremoni. “Rayakan kemerdekaan dengan cara yang pantas. Jangan asal ikut tren, apalagi yang bisa memicu polemik atau mengganggu ketertiban,” ujarnya.

PDIP

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Andreas Hugo Pareira tidak sepakat aksi masyarakat mengibarkan bendera One Piece menjelang 17 Agustus disebut sebagai makar. Menurut dia, gerakan itu bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial dan politik yang terjadi hari-hari ini.

“Berlebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Ekspresi masyarakat itu, ujar dia, bagian dari kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, Andreas berujar pemerintah tidak perlu menyikapi aksi pengibaran bendera itu secara represif. Dia menilai pemerintah seharusnya melakukan pendekatan humanis kepada rakyat yang mengibarkan bendera One Piece di bulan kemerdekaan ini. “Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

Pemerintah, ujar dia, juga seharusnya menjadikan gerakan ini sebagai bahan introspeksi. Sebab, Andreas mengatakan ekspresi masyarakat lewat simbol fiksi ini menunjukkan adanya problem serius di Tanah Air. Namun dia juga mengimbau kepada masyarakat sipil untuk tetap mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan ini.

Partai Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tidak menodai kesakralan HUT ke-80 RI dengan simbol asing. “Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa, seperti dikutip dari Antara.

Dia berharap masyarakat tidak mencampuradukkan simbol hiburan dengan simbol negara, apalagi dalam konteks sakral seperti peringatan kemerdekaan.

Idrus menegaskan kreativitas generasi muda merupakan kekuatan penting dalam membangun bangsa, tetapi ekspresi budaya pop tidak boleh memasuki berbagai ruang kenegaraan yang bersifat simbolik dan sakral.

“Kalau dipakai di event cosplay atau komunitas, silakan. Tapi kalau sudah menggantikan posisi Merah Putih di bulan Agustus, itu bukan hanya soal ekspresi, tapi sudah mengaburkan identitas nasional kita,” tuturnya.

PKB

Adapun Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengimbau pemerintah dan masyarakat tidak terburu-buru menilai negatif maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi One Piece menjelang HUT kemerdekaan ke-80 RI.

Menurut dia, fenomena ini adalah ekspresi anak-anak muda yang kerap menyerap budaya pop dengan cepat, terutama di tengah derasnya arus media sosial. “Itu seperti mewakili situasi yang dihadapi mereka, khususnya berkaitan dengan semangat kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan,” kata Luluk dalam keterangan tertulis, Selasa.

Luluk menilai makna simbol seperti bendera bajak laut bisa berubah ketika hadir di ruang publik. Karena itu, dia menyarankan pemerintah menyikapi fenomena ini secara bijak. “Jadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan literasi budaya populer, membuka ruang dialog antargenerasi, dan memahami keresahan anak muda,” ujarnya.

Partai Demokrat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan hari kemerdekaan ke-80 RI tidak etis. Sebab, menurut dia, simbol fiksi Jolly Roger itu bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme.

“Tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.

Herman mengatakan prihatin dengan gerakan pengibaran bendera One Piece yang belakangan muncul ini. Menurut dia, di tengah semangat kemerdekaan dan upaya membangun patriotisme aksi, pengibaran bendera bajak laut ini tidak perlu.

PKS

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan hari kemerdekaan hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini menilai aksi itu tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum.

“Enggak melanggar hukum. Terkadang orang itu berulah karena kurang perhatian,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya pada Selasa.

Dia mengatakan seharusnya negara bersyukur karena memiliki rakyat yang kritis. Asalkan, ujar dia, persatuan dan kesatuan bangsa tetap bisa dijaga bersama.

Dia juga mewanti-wanti agar gerakan pengibaran bendera One Piece ini tidak berujung adanya aksi anarkistis. Sebab, menurut dia, aksi ekspresi ini justru dapat menjadi ruang dialog antara negara dan warganya. “Nikmati saja. Kadang (masyarakat) hanya perlu didekati dan didengar,” ujar dia.

Karena itu, dia berpendapat seharusnya pemerintah melakukan pendekatan empatik untuk merespons aspirasi masyarakat ini. Pemerintah, kata dia, harus memiliki hati yang terbuka terhadap kritik melalui simbol-simbol fiksi tersebut.

Novali Panji Nugroho, Daniel Ahmad Fajri, Dinda Shabrina, Dani Aswara, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: PDIP Penyeimbang Pemerintah, Kekuasaan Prabowo Tanpa Kontrol