RIBUAN santri menyatakan akan bergabung dalam demonstrasi menolak pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P-2 sebesar 250 persen yang diumumkan Bupati Pati Sudewo. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi tersebut juga telah menyerahkan donasi untuk unjuk rasa di Alun-Alun Pati pada Rabu, 6 Juli 2025.
"Prediksi kami ada 5.000 santri yang akan bergabung," kata Koordinator Umum Aspirasi, Sahal Mahfudh. Saat ini, kata dia, sudah di angka 1.500-an yang konfirmasi. Mereka akan berunjuk rasa mengenakan sarung dan atasan putih.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah keputusan Bupati Pati yang mereka tolak dalam demonstrasi nanti adalah lima hari sekolah. Para santri menilai program ini dapat mengganggu lembaga pendidikan agama seperti taman pendidikan quran dan madrasah diniyah.
Pasalnya peserta didik mengikuti pendidikan formal di sekolah hingga pukul 15.00. "Santri sudah kelelahan ketika pulang sekolah," ucap dia. Program ini telah berjalan sejak awal Juli 2025.
Kemudian program Bupati Pati menaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-PP 250 persen. Serta memungut Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar 10 persen. "Akan memberatkan UMKM," kata dia.
Unjuk rasa tersebut akan digelar bersama simpul masyarakat lain di depan Kantor Bupati Pati pada 13 Agustus 2025. Sejak 1 Agustus 2025 telah dibuka penggalangan donasi untuk demonstrasi tersebut.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati sempat menyita sejumlah barang hasil donasi pada Selasa, 5 Agustus 2025. Namun, barang-barang tersebut dikembalikan setelah warga memprotes.
Bupati Pati Sudewo sebelumnya mengeluarkan keputusan menaikkan PBB P-2 sebesar 250 persen. Ia mengklaim, keputusan itu disepakati dalam rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada Ahad, 18 Mei 2025.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, kenaikan tarif PBB itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati. Menurut Sudewo, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati sudah belasan tahun tidak ada kenaikan, sementara wilayah itu membutuhkan anggaran besar untuk mendukung beragam program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Keputusan Bupati Pati itu kontak menuai penolakan masyarakat. Menanggapi itu, Sudewo mempersilakan mereka yang menolak kebijakan itu. "Siapa yang menolak? Silakan lakukan,” kata Sudewo dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial. Ia bahkan mempersilakan warga untuk tak hanya mengerahkan 5 ribu pendemo saja. Dia justru menantang warga untuk membawa 50 ribu massa untuk unjuk rasa. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ucap dia.