Ribuan ASN Tunggak Pajak, Komisi III DPRD Jabar: Berdampak pada Integritas Birokasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Nurrohim menyoroti temuan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Temuan ini berasal dari dokumen berformat Microsoft Excel berjudul “Data ASN Tunggakan Cutoff 20-07-25”, yang mencatat status tunggakan hingga Juli 2025.

Rincian tunggakan kendaraan tersebut antara lain, pejabat eksekutif top level sebanyak lima kendaraan, BKD 21 kendaraan, Bakesbangpol 17 kendaraan, BPBD 19 kendaraan, Bapenda 49 kendaraan, BP2D 10 kendaraan, BPKAD 22 kendaraan, BPSDM 20 kendaraan, Banhub 2 kendaraan, Bappeda 17 kendaraan, DBMPR 172 kendaraan, ESDM 68 kendaraan, Dishut 120 kendaraan, DKP 60 kendaraan, Disdukcapil 5 kendaraan, Dinkes 701 kendaraan, DKPP 55 kendaraan, Diskominfo 14 kendaraan, Diskuk 24 kendaraan, DLH 18 kendaraan dan Disparbud 44 kendaraan.

Kemudian, DPMD 23 kendaraan, DP3KB 17 kendaraan, Dispora 35 kendaraan, DPMPTSP 31 kendaraan, Disdik 10.711 kendaraan, Dishub 48 kendaraan, Disperindag 56 kendaraan, Disbun 33 kendaraan, Dispusipda 26 kendaraan, Disperkim 45 kendaraan, Dinsos 56 kendaraan, DSDA 80 kendaraan, DTPH 242 kendaraan, Disnakertrans 75 kendaraan, Inspektorat 31 kendaraan, Satpol PP 40 kendaraan, dan Setda 139 kendaraan.

Taufik menegaskan, tingginya tunggakan ini berdampak pada integritas birokrasi dan kesehatan fiskal daerah. “ASN adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Kepatuhan mereka membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga simbol etika publik. Jika ASN patuh, ajakan kepada masyarakat untuk taat pajak akan memiliki legitimasi moral yang kuat,” ujar Taufik di Bandung, Rabu (13/8/2025).

Menurut Taufik, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. Tunggakan yang besar mengurangi kemampuan daerah membiayai program publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Ia mendorong Pemprov Jabar mengambil langkah strategis seperti audit kepatuhan fiskal ASN, sosialisasi budaya kepatuhan, inovasi layanan pembayaran dengan pengingat digital, serta penerapan insentif dan sanksi proporsional.

“Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan konsisten, persoalan tunggakan dapat diselesaikan. ASN di Jawa Barat harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya bekerja untuk rakyat, tetapi juga memberi contoh terbaik dengan dimulai dari membayar pajak tepat waktu,” katanya.