Sejumlah negara mengirim bantuan ke Gaza lewat udara, setelah Israel mengumumkan penghentian sementara serangan ke Gaza. Meski demikian, pengiriman bantuan lewat udara dinilai berisiko.
Menlu Sugiono menyebut Indonesia sedang mengusahakan tak mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat skema airdrop. Ia berharap agar jalur darat dibuka, sehingga bantuan disalurkan lewat darat.
"Semoga tidak airdrop. Kita berharap jalur bantuan kemanusiaan dibuka. Kalau airdrop, risikonya besar," katanya saat dijumpai di Kantor Kemlu usai menerima kunjungan Menlu Belarusia Maxim Ryzhenkov, Selasa (5/8).
Sugiono mengatakan, Indonesia hingga saat ini masih memproses pengiriman bantuan agar diantar lewat jalur darat menggunakan truk. Ia mengungkapkan, Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras.
"10 ribu ton beras. Ini kita lagi proses. Kemudian masalah-masalah teknis yang harus di-address," sambungnya.
Sugiono pun kembali menyerukan agar Israel tidak menjadikan kepalaran sebagai senjata.
"Jadi kita berharap bantuan lewat jalur normal bisa segera dibuka. Itu yang selalu kita serukan. Jangan jadikan kelaparan ini sebagai senjata, sebagai alat," tegasnya.
Ia menyerukan agar akses bantuan ke Gaza dibuka seluas-luasnya.
"Bukalah bantuan kemanusiaan seluas-luasnya, karena ini, ya, yang jadi korban anak-anak, korban bayi-bayi kita sering lihat image-nya di mana-mana dan itu merupakan sesuatu, ya. Saya yakin siapa pun yang punya kemanusiaan pasti akan terusik," pungkasnya.
TNI Antar Bantuan ke Gaza, Dana dari Kemenkeu
Sebelumnya, Indonesia menyebut tengah menyiapkan bantuan kemanusiaan berupa 10 ribu ton beras yang akan diberikan kepada rakyat Palestina. Pengantaran beras tersebut akan dilakukan oleh TNI.
Tanggal pasti pengiriman bantuan belum ditentukan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, persiapan logistik untuk pengiriman akan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu.
Beras-beras ini merupakan hasil pengadaan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP), dan distribusinya ditugaskan kepada Perum Bulog.
Sementara untuk dananya, bantuan ini didukung melalui skema Indonesian AID yang tersedia di Kementerian Keuangan.