Respons Ketua DPD RI soal Prabowo Mau Sikat Beking Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, akan menindak oknum-oknum yang melakukan penambangan ilegal. Prabowo membereskan semua pihak terkait, termasuk jika ada keterlibatan jenderal TNI-Polri sebagai beking.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin merespons baik komitmen Prabowo. Menurutnya, ini bukan kali pertama Prabowo memperingatkan masalah tambang ilegal.

“Tentu itu sangat baik dan Presiden itu mention bukan baru pertama kali. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau sangat concern terhadap bagaimana upaya memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau harus dijauhi,” ucap Sultan usai sidang tahunan MPR/DPR, Jumat (15/8).

Sultan menyebut, DPD RI akan mendukung langkah Prabowo menumpas tambang ilegal. DPD sudah mempunyai fungsi legislasi untuk melakukan pengawasan.

“Kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi, kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden, semua sesuai, sesuai aturan aja dan undang-undang dan sesuai dengan regulasi,” ucap Sultan.

DPD bersama pemerintah, kata Sultan, akan memperbanyak pengawasan agar masalah tambang ilegal bisa diselesaikan.

“Tentu pengawasan kita banyak ya, pengawasan kita bisa turun ke daerah memastikan semua kerja-kerja bukan hanya kerja-kerja eksekutif, tapi penyelenggara negara termasuk di dalamnya, institusi kita awasi dengan baik agar sesuai tugas dan fungsinya,” tandas Sultan.

Sebelumnya Prabowo dalam pidatonya mengatakan, dirinya mendapat laporan dari aparat penegak hukum ada 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugian negara imbas masalah ini mencapai Rp 300 triliun.

"Potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," ucap Prabowo.

Prabowo kemudian meminta dukungan MPR, DPR, DPD hingga partai politik untuk memberantas masalah tambang ilegal. Ia mengatakan, jangan sungkan melapor jika mengetahui ada beking tambang ilegal.

"Dan saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Prabowo.

"Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau Anda terlibat anda jadi justice collaborator, anda laporan aja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi saudara-saudara," turut Prabowo.