Rekening dormant menyita perhatian belum lama ini karena banyak nasabah yang tidak terkait judi online, tapi harus diblokir. Meski akhirnya PPATK membuka semua blokir.
Kedua, rencana penertiban kawasan dan tanah telantar oleh negara. Ketiga, pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
"Keempat, evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis," katanya dalam pembukaan sidang Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (15/8).
Kelima, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah. Keenam, rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial (bansos) dari seumur hidup menjadi 5 tahun.
"Ketujuh perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang," jelasnya.
Puan juga menyoroti soal Pelaksanaan Putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP. Poin kesembilan, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). "Terakhir, pelaksanaan royalti hak cipta lagu," terangnya.