Puan: Tidak Ada Visi Misi Menteri, yang Ada Visi Misi Presiden

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah saat ini untuk menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan sebaik-baiknya. Katanya, itu menjadi penentu arah kebijakan nasional.

"RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi merupakan terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita," kata Puan saat membuka acara Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

"Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga; oleh karena itu: tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden," tegas puan.

Ia menegaskan, pembangunan bukanlah proses yang instan; Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan.

"Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan," ujar Puan.

Oleh karena itu, DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar. Yakni untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara — baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran — dirumuskan secara cermat.

"Dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang," tutupnya.