Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dinamika di masyarakat setiap kali sebuah undang-undang digodok di DPR. Ia memandang pro kontra yang muncul merupakan bagian dari demokrasi yang harus didengarkan.
Puan pun menganalogikan dinamika ini layaknya pertandingan sepak bola antar dua tim yang memiliki pendukung masing-masing.
“Seperti menjadi wasit di tengah pertandingan olahraga semua pihak merasa benar, dan kalau ada peluit dibunyikan, yang protes juga akan banyak belum lagi pengamat-pengamat yang memberi komentar pro dan kontra,” kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna pembacaan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Di depan Presiden Prabowo Subianto, Puan meminta DPR dan pemerintah untuk tidak reaktif dan memandang dinamika itu sebagai simbol demokrasi yang sehat. Sebab, itulah sejatinya demokrasi.
“Tanggung jawab utama pembentuk undang-undang adalah bersikap adil dan bijaksana dalam merumuskan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Konstitusi menghendaki agar hukum dapat menjadi instrumen keadilan bagi seluruh warga negara,” katanya.
Puan pun berpesan di depan seluruh anggota DPR dan jajaran pemerintah untuk menghormati proses pengambilan aspirasi dari masyarakat setiap proses perumusan undang-undang.
“Untuk itulah, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan syarat yang sangat penting. Partisipasi ini adalah wujud kedaulatan rakyat,” tuturnya.
“Dengan mendengar, menimbang, dan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat, produk hukum yang dihasilkan akan memiliki legitimasi, keadilan, dan penerimaan publik yang lebih kuat,” pungkas Puan.