
Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal 15 ribu warga penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta yang terlibat judi online (judol).
Ia mengaku telah meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“Jadi saya sudah meminta kepada Dinas Kominfo untuk mendalami. Karena bagaimanapun kan ini baru ditemukan. Dan ini memang permintaan pemerintah Jakarta kepada PPATK,” kata Pramono saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (26/7).
Pramono menegaskan, Pemprov Jakarta bersikap tegas terhadap praktik judol, terlebih jika pelakunya merupakan penerima bansos.
“Karena bagaimanapun judol ini kan sudah menjadi musuh bersama. Tapi belum terselesaikan. Sehingga kalau kemudian ada yang dari 600 ribu, 15 ribu itu penerima bansos,” ucapnya.
“Artinya memang harus dilakukan perbaikan untuk itu. Dan kalau saya, sebenarnya untuk urusan judol ini kita keras aja. Tutup aja semuanya,” tegas Pramono.
PPATK mengungkapkan bahwa sebanyak 15.033 warga Jakarta penerima bansos teridentifikasi ikut bermain judi online.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebut bahwa data itu merupakan sepanjang 2024. Dari data itu, Ivan mengungkapkan total transaksi penerima bansos di Jakarta yang bermain judol itu mencapai Rp 67 miliar.
“Terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut,” kata Ivan dalam keterangannya.
“Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp 67 miliar, dalam 397 ribu kali transaksi sepanjang tahun 2024,” jelas dia.
Adapun data itu merupakan bagian dari 602.419 warga Jakarta yang teridentifikasi sebagai pemain judol sepanjang tahun 2024. Ivan menyebut, data itu mencakup 5 kota dan 1 kabupaten yang ada di Jakarta.