Persentase Kemiskinan Nasional Menurun, Jawa Masih Dominan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang atau turun 0,20 juta orang dibandingkan September 2024 dan menurun 1,37 juta orang pada Maret 2024. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.

"Persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,90 persen," ujar Ateng saat rilis BPS terkait Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Kondisi Maret 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Ateng menyampaikan persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,15 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah, ucap Ateng, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,56 juta orang).

"Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,89 juta orang)," ucap Ateng. 

Secara nasional, lanjut Ateng, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen atau naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 6,66 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen atau menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34 persen.

"Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025, perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang (dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025)," sambung Ateng. 

Sementara itu, pada periode yang sama, Ateng sampaikan, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang (dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025). Ateng menjelaskan Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 454.299 (74,58 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 154.861 (25,42 persen).

Ateng menyampaikan tingkat kemiskinan di Indonesia selama Maret 2014-Maret 2025 menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Ateng menyebut tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut tercatat pada Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. 

"Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 dan September 2022 terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," ucap Ateng. 

Sementara itu, lanjut Ateng, kenaikan pada Maret dan September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Ateng mengatakan kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang mulai berangsur turun dari Maret 2021 hingga Maret 2025.

Selain kemiskinan nasional, sambung Ateng, BPS juga menghitung kemiskinan ekstrem berdasarkan standar Bank Dunia, yaitu garis kemiskinan sebesar 2,15 dolar AS (2017 PPP) per kapita per hari. Pada Maret 2025, Ateng sampaikan persentase penduduk miskin ekstrem tercatat sebesar 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang.

"Angka ini mengalami penurunan dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen atau 2,78 juta orang," kata Ateng.