Penerimaan Polri Diterpa Isu Miring, Polda Sulut Akui Kini Sedang Telusuri

Ilustrasi Polda Sulawesi Utara.

MANADO - Penerimaan Polri yang baru-baru ini digelar Polda Sulawesi Utara (Sulut) diterpa isu miring.

Bahkan, baru-baru ini, seorang petani asal Kabupaten Minahasa Selatan resmi melaporkan dugaan penipuan penerimaan Polri yang dilakukan oknum yang mencatut nama Kapolda Sulut dengan janji meloloskan anak petani tersebut menjadi anggota Polri dengan mahar Rp 405 juta.

Menanggapi itu, Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Alamsyah P Hasibuan, membantah jika ada permainan pada seleksi penerimaan anggota Polri yang terjadi. Dia justru mengatakan jika persoalan ini akan diusut tuntas oleh kepolisian, termasuk pencatutan nama Kapolda Sulut untuk lakukan penipuan.

Menurut Alamsyah, masyarakat untuk tetap waspada dan skeptis terhadap modus-modus yang menjanjikan bisa meloloskan orang menjadi seorang anggota Polri. Menurutnya, tidak ada lagi praktik seperti itu di tubuh Polri, karena semua sudah sesuai prosedur.

"Masyarakat jangan mudah untuk terbujuk rayu dengan oknum siapa pun yang menjanjikan kelulusan calon siswa menjadi anggota Polri. Semua sudah sesuai prosedur dan transparan," kata Alamsyah.

Lebih lanjut, Alamsyah mengatakan jika modus penipuan menjanjikan lolos seleksi penerimaan Polri dengan imbalan uang, ibaratnya sebagai untung-untungan, di mana jika calon siswa itu benar lulus maka uangnya mereka ambil semua, sementara kalau tidak lolos dikembalikan walaupun kadang sudah tak utuh lagi.

Untuk itu, di meminta agar tak ada lagi orang tua yang anaknya akan ikut seleksi penerimaan Polri kemudian percaya dengan hal-hal seperti itu, karena ujung-ujungnya hanya akan membuat kecewa dan alami kerugian besar.

"Sebaiknya kalau ikut penerimaan Polri, ikut saja prosedur penerimaan yang benar, kemudian belajar dan berlatih yang giat agar bisa melewati semua tes untuk menjadi anggota Polri," kata Hasibuan kembali.

Sementara, Kepala Biro SDM Polda Sulut, Kombes Pol Slamet Waloya, mengatakan jika seluruh proses perekrutan anggota Polri, sudah dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH).

Menurutnya, pelaksanaan perekrutan juga dilakukan secara transparan, di mana seluruh hasil atau nilai dari peserta langsung diketahui saat ujian itu selesai tanpa ada penundaan.

"Kami memastikan juga bebas dari pungutan liar, adanya sponsor, atau intervensi dari pihak mana pun," katanya kembali.