Menkum: Pemilik Tempat Usahanya yang Kena Royalti tidak Apa-Apa, Kok Pengunjungnya yang Ribut?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengimbau masyarakat tidak perlu resah terkait royalti pemutaran lagu. Menurut dia, masyarakat tidak dikenakan kewajiban membayar royalti saat mengunjungi suatu tempat usaha.

“Yang lebih penting, bagi pengunjung yang bukan pelaku usaha, tidak usah resah karena tidak dikenakan royalti,” kata Supratman saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Ia merasa bingung belakangan ini pengunjung meributkan royalti. Padahal, kata Supratman, pemilik tempat usaha lah yang diwajibkan membayar penggunaan hak cipta jika memutar musik.

“Kan yang masalah kalau ini yang ribut pengunjung. Pemilik tempat usahanya yang kena royalti, tidak apa-apa. Kok pengunjungnya yang ribut, padahal tidak kena royalti?” ucapnya.

Oleh sebab itu, Supratman mengatakan, perlu dibangun kesadaran bersama bahwa pengunjung suatu tempat usaha tidak dikenakan kewajiban pembayaran royalti atas suatu hak cipta.

Dalam kesempatan tersebut, Menkum juga menyampaikan, kritik publik terkait pengelolaan royalti menjadi pendorong atau booster bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan ke depan. Dia mengakui terdapat kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti.

Namun, sebagai institusi yang memegang kendali, Supratman menekankan bahwa Kementerian Hukum siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Ia pun meminta publik memberi waktu kepada komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru dilantik pada Jumat (8/8/2025) untuk menunjukkan kinerja. Terlebih, menurut dia, komisioner saat ini terdiri dari berbagai kalangan yang memahami royalti.

“Bahwa menyangkut soal bagaimana cara mengumpulkan dan juga bagaimana mendistribusikan (royalti) itu menjadi pekerjaan sekarang yang harus dilakukan oleh komisioner yang baru,” kata dia.

Menkum pun menjamin transparansi dalam penetapan tarif royalti. Dia mengaku tidak akan menandatangani besaran ataupun jenis tarif yang diusulkan LMKN jika hal itu tidak dilakukan secara transparan.

“Saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji. Itu jaminan saya berikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban,” katanya.

Di samping itu, Supratman mengimbau semua pihak, khususnya LMKN, untuk jangan mendahulukan jalur pidana dalam persoalan tata kelola royalti. Menurut dia, mediasi harus didahulukan jika terdapat polemik dalam pengelolaan royalti.

Untuk itu, dia meminta komisioner LMKN mengoordinasikan hal itu kepada para pihak yang berhubungan dengan tata kelola royalti. Pada hakikatnya, imbuh Supratman, royalti dikelola secara bersama-sama. “Sebenarnya royalti itu dari kita, untuk kita, oleh kita,” katanya.

sumber : Antara