Komisi II soal Bupati Naikkan Pajak Mencekik: Daerah Harus Kreatif Tambah PAD

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana pusat. Hal ini terkait dengan kebijakan Bupati Sudewo yang menuai kontroversi karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250%.

Menurutnya, kepala daerah harus kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

“Terkait soal banyaknya daerah yang menaikkan pajak ini. Karena kan begini, selama ini kan memang daerah, tingkat ketergantungannya sama pemerintah pusat tinggi sekali,” ujar Bahtra, Rabu (13/8).

Menurut Bahtra, ketergantungan anggaran daerah terhadap pemerintah pusat mencapai 60-70 persen.

“Itu bahkan di angka 60-70 persen, anggarannya itu bersumber dari dana transfer. Jadi mungkin itu yang menyebabkan sehingga daerah-daerah sendiri kewalahan untuk bagaimana mencari alternatif pembiayaan dalam rangka pembangunan,” jelasnya.

Bahtra pun memaparkan kondisi fiskal daerah di Indonesia dengan mengkategorikan dari provinsi yang lemah hingga kuat.

“Kalau provinsi itu dari 38 provinsi, yang kategori kuat itu hanya 11 provinsi. Kategori sedangnya ada 12 provinsi dan kategori lemahnya ada 15,” jelas Bahtra.

“Nah kalau kabupaten kota, justru hanya 4 kabupaten masuk kategori kuat. Sisanya itu sekitar 407 kabupaten itu, itu fiskalnya lemah. Nah itu kalau kabupaten. Kalau kota, ada sekitar 70 kota yang masuk kategori fiskal sangat lemah. Nah itulah mungkin yang menjadi alasan sehingga kepala daerah harus berpikir keras,” sambungnya.

Ia menambahkan, jalan satu-satunya yang dipilih sebagian kepala daerah adalah menaikkan pajak. Namun Komisi II DPR mendorong solusi lain.

“Nah, sementara kami kan dari Komisi II terus pada saat rapat dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina kepala daerah, kami terus meminta agar kepala daerah ini mesti kreatif. Untuk kemudian agar bisa juga menambah PAD tetapi di sisi lain jangan juga memberatkan rakyat,” ungkap Bahtra.

“Nah jadi harus kreatif, di sisi lain harus bagaimana menambah atau meningkatkan PAD di sisi lain, tetapi jangan juga terlalu memberatkan rakyat sampai dinaikkan berlipat-lipat kali,” tambahnya.

Bahtra menekankan berbagai upaya kreatif yang bisa ditempuh, mulai dari meningkatkan sektor pariwisata hingga kinerja BUMD.

“Jadi dia harus mencari semacam cara terus kemudian bagaimana meningkatkan PAD-nya, kan banyak cara ya kan, bisa melalui mungkin bagaimana pariwisatanya ditingkatkan. Bagaimana kemudian kami beberapa minggu yang lalu sebelum reses itu kami juga rapat bagaimana agar BUMD-BUMD daerah itu ditingkatkan kinerjanya sehingga bisa menambah nilai plus kan, nilai tambah terhadap PAD,” jelas Bahtra.

“Sehingga tidak berimbas lagi kemudian bahwa pajaknya harus dinaikkan berlipat-lipat kali dalam rangka mencari upaya agar pembiayaan kebutuhan daerah ini bisa terpenuhi. Nah itu kita terus dorong,” tandasnya.

Sebelumnya, warga Pati, Jawa Tengah, berdemonstrasi mendesak agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya akibat kebijakan kenaikan 250 persen PBB-P2.

Sudewo menjelaskan kebij...