Pekerja Pariwisata akan Demo Lagi Soal Study Tour, Dedi Mulyadi: Dipersilahkan Saja

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilahkan pekerja pariwisata yang bakal kembali melaksanakan demonstrasi terkait larangan study tour. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan untuk melindungi masyarakat.

"Ya nggak apa-apa, dipersilahkan saja. Tetapi kan bahwa keputusan gubernur itu kan untuk melindungi masyarakat," ujar Dedi belum lama ini.

Terkait adanya spanduk penolakan terhadap dirinya saat berkunjung ke Yogyakarta, Dedi mengaku masyarakat menyambutnya dan tidak ada yang menolak. Ia melihat tingkat kunjungan wisatawan ke Yogyakarta pun naik.

"Dan ingat lho, ketika kemarin ada yang pasang spanduk di Yogyakarta seolah-olah masyarakat di sana menolak saya, ketika saya datang bukan menolak, menyambut dengan sukaria dan bahagia," katanya.

Dedi menyebut, objek wisata di Yogyakarta yang dilihatnya masih penuh oleh wisatawan. Dedi pun menegaskan agar kegiatan wisata tidak boleh mencederai dirinya. "Bahwa industri pariwisata tidak boleh mencederai dirinya. Apa itu? Yang berkunjung wisata adalah orang masyarakat yang berwisata, yang punya kemampuan ekonomi atas keinginannya sendiri," kata dia.

Ia menegaskan tidak boleh wisata menjadikan anak sekolah sebagai objek yang dibawa untuk berwisata. Apalagi dengan kamuflase studi tur yang bertentangan dengan prinsip sains. Terkait ancaman PHK para pekerja pariwisata, bus-bus pariwisata dapat digunakan untuk lainnya seperti bus industri. Bus angkutan antar daerah.

"Bila perlu kerja sama dengan pemprov, nanti bikin bus untuk sekolah, kan nggak ada soal. Kita siap kok memfasilitasi, bus sekolah kan nggak ada masalah," katanya.

Terakhir ia menyebut akan membuat riset terkait berapa banyak orangtua yang  terbebas dari utang rentenir setelah terdapat larangan study tour. "Saya mau riset hari ini, pekan depan, berapa ratus ribu orang tua yang hari ini terbebaskan dari jeritan hutang rentenir," kata dia.

Ia menilai hal itu harus diitung ebagai angka menyelamatkan ekonomi masyarakat Jawa Barat.