Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melachias Markus Mekeng mengusulkan agar anggaran pendidikan dan pendidikan kedinasan seharusnya dipisah. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan terlalu berat untuk kedinasan.
Perlu diketahui, minimal 20 persen alokasi APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Mekeng menilai, alokasi anggaran pendidikan kini malah tak condong untuk pendidikan umum.
“Tahun 2025, anggaran pendidikan kita Rp 724 triliun. Mungkin bisa dibuka ya. Rp 724 triliun, itu ke mana saja? Setelah saya melakukan searching, anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi hanya Rp 91,4 triliun. Terus, ada anggaran kedinasan. Anggaran Rp 91,4 triliun itu digunakan untuk 64 juta siswa,” ucap Mekeng di dalam Sarasehan Pendidikan Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (8/8).
“Anggaran kedinasan untuk 13 ribu orang menggunakan Rp 104 triliun. Apa ini adil? 64 juta orang hanya dikasih Rp 91,4 triliun. 13 ribu orang anggaran kedinasan Rp 104 triliun,” tambahnya.
Ia pun meminta agar pemerintah memisahkan anggaran pendidikan dengan pendidikan kedinasan. Menteri Keuangan, kata dia, harusnya bisa melihat lagi pos anggaran yang ada.
“Ini yang menurut hemat saya harus kita, harus kita angkat isu ini agar Presiden Prabowo mendengarkan tentang pendidikan, situasi pendidikan kita. Saya tidak against terhadap kedinasan. Kedinasan silakan saja dilakukan. Tapi tidak mengambil anggaran dari pendidikan ini,” ucap Mekeng.
“Menteri Keuangan harus mengalokasikan anggaran kedinasan dari pendapatan yang lain. Bukan mengambil dari porsi pendidikan,” tambah dia.
Ia pun mengungkap beberapa masalah yang ia temukan di lapangan seputar dengan pendidikan. Mulai dari gaji guru yang rendah dan sekolah tak punya toilet.
“Saya masih mendengarkan ada guru honor dibayar hanya Rp 250 ribu per bulan dan sampai ada tunggakan sembilan bulan. Ini membuat hati saya gelisah,” ucap Mekeng.
“Bahkan ada sekolah yang muridnya 500 orang yang saya temui, tidak mempunyai toilet. Saya tanya kepada siswa yang wanita, kalian kalau mau ke toilet bagaimana? Kami lari ke rumah penduduk,” tambah dia.