PDIP soal Polemik 4 Pulau Aceh Diklaim Milik Sumut: Kemendagri Kurang Kerjaan

Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun. Dok. kumparan

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun diminta tanggapan soal polemik 4 pulau milik Aceh yang ditetapkan masuk Sumatera Utara oleh Kemendagri. Empat pulau itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Gadang.

Politisi PDIP ini mengatakan, Kemendagri seperti tidak punya kerjaan. Menurutnya, Kemendagri tidak perlu mempermasalahkan masalah 4 pulau ini.

“Kalau itu (konflik sengketa 4 pulau) saya pikir Kemendagri kurang kerjaan. Karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata Komar ditemui usai mengikuti Soekarno Run 2025 di Benteng Vastenburg Solo, Minggu (15/6).

Komar bilang, masalah ini pada era Bung Karno, tidak pernah menjadi masalah. Ia lantas menyoroti Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang sampai harus memberikan penjelasan kepada publik.

“Karena urusan pulau-pulau itu, masak sampai JK keluar kasih petunjuk Aceh dan Sumut dulu pisah? Dasarnya dari zamannya Bung Karno tidak dipersoalkan. Tiba-tiba terjadi masalah,” ucap dia.

“Karena ada sejarahnya, ada datanya itu. Kalau urusan batas (wilayah) itu bukan aib dari Sumatera Utara saja. Ini seluruh Indonesia. Saya tidak tahu pertimbangan apa Mendagri fokus, dan ini jadi tema besar sekarang dan jadi berita utama,” katanya.

Mendagri Tito Karnavian (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat tiba untuk menghadiri taklimat Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Dia menyarankan Mendagri Tito Karnavian agar mengurangi hal-hal yang tidak produktif yang jadi pembicaraan rakyat. Terlebih saat ini rakyat sudah susah dan banyak PHK.

“Jadi saya kira banyak hal penting yang harus diselesaikan Mendagri. Kurangi hal-hal yang tidak produktif jadi perbincangan rakyat yang bikin rakyat pusing. Saat ini rakyat sudah susah PHK di mana-mana, hidup susah ini ditambah susah. Fokus cari tema-tema rakyat senang,” ucap Komar.

Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan mengatasi masalah ini. Namun menurut Komar, masalah ini sebenarnya tidak perlu sampai harus diselesaikan Presiden.

“Ya sebenarnya ini urusan tidak terlalu besar untuk harus presiden turun tangan. Presiden sudah banyak berbagai masalah lain. Tugas menteri-menteri jangan heboh lah. Buat santai-santai saja,” tutup dia.