Muzani: MPR Bakal Kaji Sistem Presidensial, Banyak Tumpang Tindih Kewenangan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pentingnya peran MPR sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Ia menyebut bahwa MPR harus memastikan undang-undang tetap menjadi pedoman negara.

Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Konstitusi ke-80 di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Senin (18/8).

"MPR adalah benteng terakhir penjaga konstitusi, MPR harus memastikan bahwa undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap utuh relevan, dan menjadi pedoman tertinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. MPR memastikan bahwa janji kemerdekaan tetap terwujud dalam keadilan kemakmuran, persatuan, dan kedaulatan sejati," ujar Muzani.

Menurut Muzani, MPR memiliki kewenangan strategis sebagai mata dan telinga dalam melihat penerapan konstitusi di Indonesia. Karena itu, ia menekankan perlunya kajian mendalam terhadap efektivitas sistem presidensial yang saat ini menjadi pilihan bangsa.

"Maka MPR perlu mengkaji secara cermat misalnya bagaimana sistem presidensial sekarang yang menjadi pilihan kita sudah efektif atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang menyebabkan kekosongan atau justru penumpukan kekuasaan," kata dia.

"Bagaimana mestinya setiap produk hukum dari undang-undang kita sampai peraturan daerah tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945," sambungnya.

Ia menekankan, kajian yang objektif dan mendalam diperlukan agar MPR mampu mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan semangat konstitusi.

"Dengan kajian yang objektif dan mendalam MPR diharapkan dapat mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan semangat konstitusi," tutur Muzani.

Selain itu, Muzani mengingatkan MPR memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan perubahan UUD 1945. Namun, ia menekankan kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan.

"Selain mengkaji sistem ketatanegaraan MPR juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan perubahan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah kewenangan yang luar biasa ibarat seorang arsitek MPR memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa rumah kebangsaan kita tetap kokoh dan relevan," pungkasnya.