Meutya Sebut Transformasi Digital Pemerintah Dimulai: Lebih Transparan-Efisien

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite dipimpin Luhut, wakilnya Menkomdigi Meutya Hafid dan MenPANRB Rini Widyantini.

Meutya mengatakan, komite ini akan menjadi langkah awal pelaksanaan arahan Presiden dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, sekaligus mampu menghemat anggaran.

“Kalau dari kami, lebih kesiapan infrastruktur digital, aplikasi, dan sebagainya,” kata Meutya di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa (26/8).

Menurutnya, komite ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis, mulai dari Kemenkeu, Bappenas, hingga BSSN. Tim akan memulai dengan pematangan infrastruktur digital pemerintah hingga menentukan aplikasi macam apa yang akan dipakai untuk memudahkan kerja pelayanan pemerintah.

“Jadi kalau persiapan infrastruktur, aplikasi, dan sebagainya. Nah ini tentu perlu kerja kolaboratif, sehingga anggotanya juga cukup banyak," tambah dia.

“Jadi ini, persiapan pemerintahan digital agar ada efisiensi, agar ada transparansi penghematan-penghematan yang dilakukan dengan memindahkan layanan-layanan yang tadinya non digital ke digital,” ujarnya.

Ia menambahkan, uji coba pertama transformasi digital pemerintah sudah dilakukan pada sistem penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Pilotnya, atau user case pertama adalah Perlinsos, di mana kita pahami bahwa banyak data-data sosial yang kurang tepat atau bahkan salah sasaran. Dengan digitalisasi ini diharapkan nanti data-datanya bisa lebih baik, dan mereka yang memang berhak yang mendapatkan bantuan-bantuan sosial,” tutur Meutya.

Transformasi digital diharapkan dapat memperkuat tata kelola layanan publik agar lebih tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.