Mereka Kritisi Putusan Prabowo untuk Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Abolisi dan Amnesti untuk Kasus Korupsi Dinilai Keliru

Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai bahwa kasus korupsi yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong adalah murni perkara hukum, bukan kasus politik, sehingga tak semestinya diselesaikan melalui mekanisme abolisi atau amnesti.

Meski demikian, Hibnu tetap mengakui bahwa presiden memiliki hak prerogatif konstitusional untuk memberikan pengampunan. Ia juga menyinggung potensi politik di balik keputusan tersebut. "Makanya ini menjadi utang budi juga bagi Hasto dan Tom Lembong, kan. Jadi berutang budi sama negara. Ya secara tidak langsung,” kata dia.

Sinyal Politik Prabowo Demi Stabilitas

Kritik serupa disampaikan oleh Chudry Sitompul, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Ia menyebut keputusan Presiden Prabowo sebagai langkah politik untuk meredam ketegangan pasca-Pemilu 2024.

Ia juga menjelaskan bahwa pemberian abolisi untuk Tom dimungkinkan karena vonisnya belum inkracht (berkekuatan hukum tetap), sementara Hasto sudah menjalani proses hukum hingga vonis final. Namun, menurut Chudry, motif pengampunan tetap lebih bernuansa rekonsiliasi politik ketimbang alasan yuridis.

BEM SI: Demokrasi Dikebiri, Oposisi Dijinakkan

Tak hanya dari kalangan akademisi, kritik tajam juga datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, mengatakan keputusan Presiden ini menunjukkan adanya rekonsiliasi besar-besaran dalam skema politik saat ini. "Di mana mereka merangkul semua pihak dan dijalankan dalam kerangka membangun stabilitas politik," kata dia kepada Tempo, Jumat, 1 Agustus 2025.

“Kekuasaan yang tidak diawasi secara kritis berpotensi menimbulkan oligarki baru yang membahayakan masa depan demokrasi Indonesia.”

Penjelasan Menteri Hukum

Sementara itu, pihak pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini diambil demi persatuan nasional, terutama menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan kondusivitas politik nasional.

M. Rizki Yusrial, Anastasya Lavenia Yudi, dan Dede Leni Mardianti turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.