Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kukuhkan 500 Personel Satgas Patroli Imigrasi di Bali

(MI/Arnoldus Dhae)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (MenImipas) Republik Indonesia, Agus Andrianto mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di wilayah Bali pada Selasa (5/8/2205) di Pelabuhan Benoa Bali. Ratusan personil ini melibatkan berbagai unsur seperti ASN Imigrasi, TNI, Polri, SatPol PP, dan pecalang. Pengukuhan ditandai dengan penyematan atribut secara simbolis kepada dua orang perwakilan dari Imigrasi Bali. Pengukuhan ini juga menandai simbol bahwa Imigrasi merupakan leading sektor pengawasan orang asing di Bali. Acara pengukuhan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di wilayah Bali. Dihadiri oleh sekitar 500 peserta, acara tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari Imigrasi, Pemasyarakatan, TNI, Polri, Satpol PP, hingga Pecalang sebagai bentuk kolaborasi multi-stakeholder dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain jajaran Ditjen Imigrasi, pengukuhan disaksikan langsung oleh Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan sejumlah kepala instansi vertikal serta dinas tingkat provinsi di Bali.

Dalam arahannya, Menteri Agus mengatakan, pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi ini menjadi sangat penting sebab berhubungan dengan stabilitas dan keamanan negara. “Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia,” jelas Agus. Dasar hukum Satgas Patroli Keimigrasian di antaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat 2 huruf b, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 pasal 181.

Satgas Patroli dibentuk agar bisa memberikan quick response apabila terjadi pelanggaran, menekan pelanggaran peraturan oleh orang asing di Bali, serta untuk menghadirkan rasa aman kepada masyarakat. Untuk memastikan patroli berjalan efektif, Satgas akan melibatkan 100 orang petugas Imigrasi, setiap personil akan dilengkapi dengan rompi pengaman dan body camera (bodycam). Petugas akan berpatroli dengan menggunakan motor atau mobil patroli Imigrasi, di 10 titik lokasi strategis yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar, di antaranya Kuta Utara (Canggu); Seminyak, Kerobokan;
Pelabuhan Matahari Terbit dan Benoa; Pecatu (Uluwatu, Bingin); Pantai Mertasari; Kecamatan Kuta dan Gianyar (Ubud); serta Nusa Dua, Jimbaran.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt. Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman menjelaskan, komandan tim (Dantim) dan Petugas Patroli akan berpatroli pada rute yang telah ditentukan, terutama di area rawan pelanggaran keimigrasian atau daerah di mana kegiatan WNA terkonsentrasi. "Jadwal pergerakan patroli dilakukan secara berkala dan acak untuk menghindari pola yang mudah ditebak,” jelas Yuldi. Pengukuhan Satgas ini memperkuat komitmen Imigrasi yang telah menunjukkan capaian kinerja signifikan. 

Berdasarkan data statistik, Ditjen Imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi sebanyak 607 kasus dan pendetensian 303 kasus pada periode November sampai Desember 2024. Angka ini meningkat pesat pada periode Januari sampai Juli 2025 dengan 2.669 deportasi dan 2.009
pendetensian. Sementara itu jumlah orang asing yang diproses hukum selama periode November 2024 sampai Juli 2025 mencapai 62 orang.

“Ke depannya kami akan terus menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Patroli rutin Satgas maupun skala nasional seperti Wira Waspada. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi”, urai Yuldi.

Sementara itu Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan komitmen penuh jajaran TNI dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam pengawasan terhadap orang asing dan penegakan hukum di wilayah Kodam IX/Udayana. “TNI siap bersinergi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat aktivitas pariwisata dan rawan penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA,” ungkap Pangdam. 

Dengan terbentuknya Satgas Patroli Imigrasi di Bali, diharapkan sinergi lintas instansi semakin solid dalam menjaga keamanan, menegakkan aturan, dan melindungi citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang tertib, aman, dan bermartabat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali, Waka Polda Bali, Kepala Kejati Bali, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal lainnya. (H-1)