REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menduduki peringkat pertama dari 38 Provinsi se-Indonesia dalam realisasi belanja APBD 2025.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat Jabar realisasi belanja APBD hingga 10 Agustus 2025 sudah mencapai 52,08 persen dengan pendapatan 54 persen.
Mendagri Tito Karnavian menilai dari sisi belanja dan pendapatan, provinsi yang sudah melewati angka di atas 50 persen menunjukan kinerja pengelolaan APBD yang baik. "Kalau (daerah) belanjanya tinggi, berarti uangnya beredar di masyarakat. Kita lihat yang belanja tertinggi itu Provinsi Jabar 52 persen, pendapatannya 54 persen masih oke," ujar Titp saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (11/8/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan belanja sejak angka belanja daerah per akhir Juli 2025 terealisasi 45,65 persen.
Pihaknya berterima kasih pada seluruh jajaran OPD yang sudah bahu membahu agar realisasi belanja APBD Jabar 2024 optimal dan menggerakan perekonomian masyarakat.
"Alhamdulilah, capaian ini merupakan kinerja bersama di bawah pimpinan Pak Gubernur, kami bisa mengoptimalkan realisasi belanja," ujarnya.
Herman mengaku angka yang dirilis Kemendagri sudah sesuai dengan rencana, namun pihaknya tetap mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah kembali memacu belanja. "Kami sedang pacu agar secepatnya bisa menembus 60 persen," katanya.
Menurut Herman, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan lelang dan upaya lain agar realisasi belanja bisa meningkat.
"Tadi pagi kami baru saja rapat dengan semua sekretaris OPD termasuk pengadaan barang jasa walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6 (e-Katalog) kami dorong untuk melakukan lelang cepat, kami sedang berikhtiar untuk Jawa Barat Istimewa," katanya.