KPK Jerat PT IIM Jadi Tersangka Korporasi Kasus Investasi Fiktif Taspen

Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

KPK menetapkan PT Insight Investments Management sebagai tersangka korporasi kasus investasi fiktif di PT Taspen. Ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Dirut Taspen, ANS Kosasih.

"Tersangka korporasi PT IIM," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (20/6).

Budi memaparkan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan keterlibatan dari korporasi tersebut.

"Sehingga kemudian dibuka penyidikan baru untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi," jelas dia.

Penetapan tersangka ini juga merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung dalam rangka memproses sebuah korporasi sebagai subjek hukum untuk diminta pertanggungjawabannya.

"Bahwa penyidik juga sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang turut menerima dan menikmati aliran uang dalam perkara ini," beber Budi.

Geledah Kantor, Sita 2 Mobil

Dalam penyidikan baru ini, Budi melanjutkan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Kantor PT IIM, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/6). Dari sana, disita sejumlah barang bukti.

"Dalam penggeledahan ini, Penyidik mengamankan dokumen terkait catatan keuangan, transaksi efek, daftar aset, dan BBE, serta 2 unit kendaraan roda empat," ungkapnya.

Belum ada pernyataan dari PT IIM mengenai penetapan tersangka maupun penyitaan yang dilakukan KPK.

Kasus Investasi Fiktif Taspen

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan investasi fiktif yang menjerat mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, dan Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto.

Jaksa menuturkan, Kosasih diduga menempatkan investasi pada reksadana I-Next G2 untuk mengeluarkan sukuk ijarah TPS Food II (SIA-ISA 02) dari portofolio PT Taspen. Penempatan itu dilakukan melalui PT IIM tanpa adanya rekomendasi hasil analisis investasi.

Selain itu, Kosasih juga diduga merevisi dan menyetujui peraturan tentang kebijakan investasi. Aturan ini dibuat untuk mendukung langkah Kosasih yang akan melepas sukuk SIA-ISA 02 dan menginvestasikannya pada reksadana I-Next G2.

Perkara itu telah memasuki tahap persidangan. Kosasih dan Ekiawan didakwa merugikan negara Rp 1 triliun.