KPK Endus 'Pemain Lama' di Kasus yang Jerat Eks Wamenaker Noel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum berhenti mengusut perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sebab, KPK mengendus masih ada pihak lain terlibat kasus itu.

KPK mencurigai adanya indikasi "pergantian pemain" dalam kasus itu. Istilah itu merujuk pada bergantinya aktor koruptor setelah aktor lain ditangkap.

“Kita melihat apakah ini hanya pergantian pemain? Misalkan ini yang sedang kita dalami, di sebelum 2019 itu bukan IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Irvian Bobby Mahendro),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

"Apakah yang tahun sebelumnya tidak ada? Itu sedang kami dalami," lanjut Asep.

KPK menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara ini termasuk buah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK memperoleh informasi lonjakan uang tak wajar pada rekening Irvian.

“Kami bekerja sama dengan PPATK, kemudian melihat dan mengecek orang-orang yang ada di situ, termasuk salah satunya adalah saudara IBM," ujar Asep.

Tapi, KPK baru mengendus aliran dana janggal sejak 2019. Sehingga KPK bakal menelusuri menduga pemerasan sebelum 2019.

"Kita baru trace-nya atas nama IBM ini. IBM, kita lihat mulai ada peningkatan pendapatannya, kemudian juga aliran dana yang masuk, dan lain-lain," ujar Asep.

Sepanjang menjalankan praktik pemerasan tersebut, Irvian diduga mempunyai tiga rekening penampungan. Ketiga rekening itu bukan atas namanya sendiri, salah satu di antaranya sengaja dibeli Irvian.

"Ada tiga rekeningnya ya, nominee-nya itu ada saudaranya, kemudian juga ada stafnya, dan satunya adalah membeli ya," ucap Asep.

KPK juga menyebut kucuran uang haram dari Irvian lalu mengarah ke beberapa pihak, salah satunya eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel). KPK tengah melacak pemain lama sebelum era Noel berkuasa di Kemenaker.

"Kenapa kami dari penyidik meyakini bahwa memang praktik ini ada sebelumnya? Karena sebetulnya di tahun 2024 atau awal 2025 itu juga terjadi pergantian," kata Asep.

Sebelumnya, KPK mentersangkakan Noel dan 10 orang lainnya dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dengan pasal pemerasan (Pasal 12 huruf e dan/ atau 12B). Modus yang diduga terjadi yaitu pihak Kemenaker memperlambat, mempersulit, serta tidak memproses permohonan sertifikat K3, bahkan ketika persyaratan lengkap. Pemberian uang menjadi pelicin atau syarat untuk mempercepat layanan.

K3 dimaksudkan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Sedangkan sertifikasi K3 bertujuan memastikan tenaga kerja atau perusahaan paham dan mampu menerapkan K3. KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang seharusnya sebesar Rp 275 ribu, pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya Rp 6 juta. Kelebihan biaya tersebut merupakan bagian dari pemerasan untuk memuluskan pengajuan sertifikasi K3. Dari praktik ini, KPK mengungkap terdapat Rp 81 miliar hasil pemerasan yang mengalir ke berbagai pihak.